oleh

BPKP KALSEL DORONG PEMDA CEGAH TERJADINYA KORUPSI

Ilustrasi gerakan antikorupsi ada di mana-mana, tapi tindak korupsi juga terjadi makin marak. (ANTARA)
Ilustrasi gerakan antikorupsi ada di mana-mana, tapi tindak korupsi juga terjadi makin marak. (ANTARA)

POSKOTA.CO – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pemerintah daerah (Pemda) mencegah terjadinya korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami terus mendorong pemerintah daerah mencegah terjadinya korupsi karena upaya pencegahan lebih baik daripada memperbaiki,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Edy Karim di Banjarbaru, Minggu.

Ia mengatakan, pencegahan korupsi sudah seharusnya dilakukan pemerintah daerah sehingga tidak terjadi tindakan yang merugikan keuangan negara dan berdampak besar pada kehidupan masyarakat.

Disisi lain, kata dia, pemberantasan korupsi yang paling efektif adalah pencegahan dengan tidak memberikan peluang terjadinya penyimpangan dalam sistem pengelolaan keuangan terutama lingkup pemerintah daerah.

“Intinya adalah pencegahan karena jika tidak dicegah maka potensi penyimpangan setiap saat bisa muncul, tetapi jika sudah dicegah masih terjadi korupsi berarti sistemnya harus diperbaiki,” ungkapnya.

Menurut dia, BPKP dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih telah melakukan kegiatan yang bersifat pencegahan (preventif) melalui program edukatif dan refresif (penindakan).

Dijelaskan, pencegahan dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan untuk memperkuat sistem pengendalian intern yang wajib diselenggarakan kementerian hingga kepala daerah baik gubernur, bupati dan wali kota.

“Pimpinan instansi baik pusat maupun daerah wajib memperhatikan pengawasan, resiko dan jalannya roda pemerintahan dengan baik sehingga mencegah munculnya potensi penyimpangan keuangan,” ujarnya.

Dikatakan, kegiatan refresif dilakukan melalui audit investigatif dan perhitungan kerugian keuangan negara atas permintaan aparat penegak hukum baik KPK, kejaksaan dan kepolisian.

“Hal itu dilakukan untuk membantu penguatan sistem peradilan pidana melalui audit investigatif, audit perhitungan kerugian negara serta pemberian keterangan ahli kepada penyidik dan hakim,” kata dia.

Ditambahkan, kegiatan yang dilakukan BPKP Kalsel untuk mencegah terjadinya korupsi di daerah melalui pengawasan dalam bentuk pendampingan atau asistensi pengelolaan keuangan daerah.

“Pendampingan yang dilakukan BPKP Kalsel meliputi instansi lingkup Pemprov Kalsel serta 13 kabupaten dan kota di seluruh Kalsel yang berjalan sejak tahun 2009,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *