by

Kebijakan Operasikan Transportasi Umum, ‘Mengkhianati’ Perang Melawan Covid-19

Read Time:1 Minute, 19 Second

POSKOTA.CO – Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai kebijakan pemerintah mengoperasikan angkutan umum dengan alasan apa pun potensi meluluhlantakkan semangat perang melawan virus Corona atau Covid-19.

“Sebab kebijakan itu di tengah-tengah perjuangan keras seluruh elemen bangsa untuk memutus rantai penyebaran dan penularan pandemi virus Corona,” tandas Ketua Presidium ITW Edison Siahaan.

Ditambahkannya, selain bukti pemerintah tidak fokus dan konsisten melakukan pecegahan penyebaran dan penularan virus Corona atau Covid-19. Sekaligus mengkhianati perjuangan sebagian besar masyarakat yang selama tiga bulan terakhir menghentikan aktivitasnya dan ‘stay at home’ untuk menaati kebijakan dan imbauan pemerintah.

ITW mengingatkan, seharusnya pemerintah mengapresiasi partisipasi dan dukungan masyarakat untuk menyukseskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik. Tetapi sebaliknya, kenapa pemerintah justru melonggarkan operasional transportasi angkutan umum.

“Seharusnya di tengah penerapan PSBB dan larangan mudik, pemerintah lebih memperketat pembatasan aktivitas. Agar upaya pemutusan rantai penyebaran dan penularan Covid-19 lebih maksimal,” tandas Edison, dalam keterangan tertulisnya.

Selain sangat mengecewakan publik, ujarnya, kebijakan pemerintah tersebut juga potensi memberikan peluang penyebaran dan penularan Covid-19 semakin tidak terkendali. Sehingga PSBB dan larangan mudik serta upaya-upaya lainnya hanya akan menguras anggaran tanpa hasil yang sesuai harapan.

“Kebijakan pemerintah melonggarkan operasional transportasi angkutan umum dengan alasan untuk dukungan percepatan penanganan Covid-19, sangat tidak rasional. Apalagi juga dapat digunakan oleh warga dengan hanya memenuhi persyaratan seperti surat keterangan atau surat tugas dinas,” tegas Edison.

Menurut Edison, apabila pemerintah serius dan fokus menyelesaikan pandemi Covid-19, dukungan dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas atau transportasi khusus.

“Selain lebih tertib, juga tidak menimbulkan keriuhan antara aparat di lapangan dengan masyarakat,” pungkasnya. (*/rel)

 

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini