KEJAKSAAN AGUNG TETAPKAN KETUA KONI SAMARINDA TERSANGKA – Poskota.co

KEJAKSAAN AGUNG TETAPKAN KETUA KONI SAMARINDA TERSANGKA

POSKOTA.CO – Pukulan telak dialami Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Samarinda, di tengah kegiatan ikut membantu Kalimantan Timur menyiapkan kekuatan menuju PON XIX/2016. Aidil Fitri yang menjabat ketua KONI Samarinda ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ketua KONI Samarinda Aidil Fitri tersangkut kasus korupsi dana hibah bernilai Rp64 miliar.
Ketua KONI Samarinda Aidil Fitri tersangkut kasus korupsi dana hibah bernilai Rp64 miliar.

Aidil diduga tersangkut dalam kasus korupsi dana hibah pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim 2014 yang digelar di Samarinda. Dana hibah tersebut bernilai Rp64 miliar.

“Penyidik menetapkan tiga tersangka dalam kasus itu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Muhammad Rum, di Jakarta, Jumat (26/8) malam.

Dua tersangka lainnya yakni Nur Saim selaku bendahara KONI Samarinda dan Makmun A Nuhung sebagai PNS Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Dalam keterangan Kejagung, Aidil Fitri disebutkan hanya sebagai wiraswasta.

Kendati demikian, Kejagung belum memastikan waktu pemeriksaan terhadap ketiga orang saksi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut. “Tentunya nanti akan diperiksa tiga orang itu dalam status sebagai tersangka,” kata Muhammad Rum.

Tim Satuan Tugas Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejagung pada akhir April 2016 ‘jemput bola’ memeriksa sejumlah saksi kasus itu di Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda.

Di antara yang diperiksa tersebut, Ketua KONI Samarinda Aidil Fitri diperiksa soal dana hibah senilai Rp64 miliar pada 2014 untuk kegiatan Porprov Kaltim.

Selain itu, sejumlah pejabat pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Pemkot Samarinda, turut diperiksa untuk mengungkap dugaan korupsi tersebut. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.