HUKUMAN OC KALIGIS DITAMBAH, INI PERINGATAN BAGI PENGACARA LAINNYA – Poskota.co
Saturday, September 23

HUKUMAN OC KALIGIS DITAMBAH, INI PERINGATAN BAGI PENGACARA LAINNYA

POSKOTA.CO – Majelis Hakim Kasasi Mahkmah Agung (MA) yang diketuai Hakim Agung Artidjo Alkostar dibantu Prof Abdul Latief dan Prof Krisna Harahap menambah hukuman pidana penjara bagi advokat senior Prof Otto Cornelis (OC) Kaligis dari tujuh tahun penjara menjadi 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

KPK menilai bahwa putusan tersebut merupakan peringatan bagi pengacara lainnya yang masih ‘bermain mata’ dalam pengurusan perkara. “Keputusan hukuman ini sebenarnya pesan bagi para pengacara dan lain-lain bahwa advokat itu, dia juga penegak hukum. Jadi harus berikan contoh pada yang lain sehingga diharapkan dengan putusan ini juga bisa lebih hati-hati bagi pengacara dan advokat,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (11/8).

Putusan tersebut memang telah sesuai dengan tuntutan penuntut umum KPK. Syarif mengatakan, tidak menjadi masalah apabila pihak OC Kaligis nantinya mengajukan upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK). “Ya kalau beliau ingin melakukan upaya hukum luar biasa itu kan hak dari yang terpidana, silakan saja,” ucap Syarif.

Kaget
Keputusan MA memperberat hukuman pengacara OC Kaligis juga mengagetkan pihak keluarga dan pengacaranya yang secara tiba-tiba.

Velove Senia sebagai putri dari OC Kaligis mengaku tidak mendapat pemberitahuan dari MA mengenai persidangan kasasi yang diajukan ayahnya. Seharusnya, kata Velove, MA memberitahukan jika persidangan kasasi mulai digelar. “Kita dari pihak papa sendiri sedikit syok,” kata Velove di Gedung KPK, Kamis (11/8).

Atas dasar itu  pihaknya segera mengambil langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) agar OC Kaligis bisa mendapatkan keringanan hukuman. “Minta doanya saja ya buat papa,” ucap Velove.

Kasus berawal ketika OC Kaligis menyuap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Tripeni Iriato Putro dan dua anggota majelis hakim, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi; serta panitera Syamsir Yusfan. Tripeni menerima uang 15 ribu dolar AS dan 5 ribu dolar Singapura, Dermawan 5 ribu dolar AS, Syamsir 2 ribu dolar AS, dan Amir Fauzi 5 ribu dolar AS.

Panitera PTUN Medan juga kena ciprat uang panas OC Kaligis. Belakangan terseret pula Gubernur Sumut Gatot Puji dan istri serta Sekjen Partai NasDem Rio Capella.

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kakek kelahiran 19 Juni 1942 itu divonis 5,5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan. KPK tak terima vonis itu dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

Hukuman bagi mantan politikus Partai NasDem ini bertambah di tingkat banding menjadi tujuh tahun penjara dengan jumlah denda yang sama.

Tidak puas dengan putusan tersebut, Kaligis mengajukan kasasi ke MA yang kemudian memperberat hukumannya menjadi 10 tahun penjara. Alasan MA memperberat hukuman OC Kaligis karena dia adalah seorang advokat dan penegak hukum. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)