DIN SYAMSUDDIN PERTANYAKAN KINERJA KPK YANG TEBANG PILIH DALAM PENGUNGKAPAN KASUS – Poskota.co

DIN SYAMSUDDIN PERTANYAKAN KINERJA KPK YANG TEBANG PILIH DALAM PENGUNGKAPAN KASUS

POSKOTA.CO – Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berlaku adil dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Din mengkritik kinerja KPK yang belum maksimal dalam melakukan pengungkapan kasus dugaan korupsi skala besar selama ini.

Menurut Din, banyak kasus dugaan korupsi berskala besar yang masih belum tuntas diselesaikan. “Bagaimana itu Century, ke mana itu BLBI, Hambalang, reklamasi, Sumber Waras? KPK tidak juga mengurus. Yang (Rp)100 juta diurus, yang miliaran, triliunan dibiarkan,” kata Prof Dr KH Muhammad Sirajuddin Syamsuddin MA atau dikenal dengan Din Syamsuddin usai menghadiri Dies Natalis Ke-58 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sabtu (24/9) siang.

Dibanding dengan kasus dugaan korupsi yang disebutnya, Ketua MUI ini menilai, KPK saat ini justru lebih getol memburu kasus dugaan korupsi yang hanya bernilai ratusan juta. Seperti terjadi pada Ketua DPD RI Irman Gusman yang ditetapkan tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu, karena diduga menerima suap untuk memuluskan kuota impor gula di Sumatera Barat senilai Rp100 juta.

“Saya tidak bermaksud membela Irman, saya hanya mengkritik KPK dalam penegakan hukum memberantas korupsi hendaklah secara berkeadilan, jadi kepada siapa pun tidak tebang pilih,” tutur pria kelahiran Sumbawa, NTB, 58 tahun silam ini. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.