TIPIKOR – Poskota.co

Tag: TIPIKOR

BPK DAN KPK HARUS AUDIT DOKUMEN LELANG FSO

BPK DAN KPK HARUS AUDIT DOKUMEN LELANG FSO

Tipikor
POSKOTA.CO - Sebelum terlambat, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus menelusuri adanya dugaan mafia lelang di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Pengamat politik dan anggaran Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Kamis (20/4) menyebutkan, cara-cara tersebut berpotensi besar mengakibatkan kerugian negara. Dan anehnya, perusahaan tersebut selalu memenangkan tender di SKK Migas. "Belum lagi biaya operasional pengangkutan kapal pengapung PT Suasa Benua Sukses lebih tinggi dari pasaran, yakni 24 ribu USD perhari, sedangkan biasanya hanya 16-18 ribu USD perhari, KPK harus periksa panitia lelang," kata Uchok kepada Kantor Berita RMOL Jakarta, Kamis (20/4). Proses tender kapal pengapungan (FSO), di Conoco Philips Grissik, PT. Suasa Benua Suk...
GAMAWAN FAUZI DIPERIKSA KPK TERKAIT KASUS DUGAAN KORUPSI E-KTP

GAMAWAN FAUZI DIPERIKSA KPK TERKAIT KASUS DUGAAN KORUPSI E-KTP

Tipikor
POSKOTA.CO - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP) periode 2011-2012. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menjelaskan, Gamawan Fauzi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Jnderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman, yang  saat kejadian merupakan Kuasa Pengguna Anggaran proyek pengadaan E-KTP. "Yang bersangkutan diperiksa terkait kasus E-KTP, dia diperiksa sebagi saksi untuk tersangka Irman," ujar Priharsa di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/10). Semen...
DIN SYAMSUDDIN PERTANYAKAN KINERJA KPK YANG TEBANG PILIH DALAM PENGUNGKAPAN KASUS

DIN SYAMSUDDIN PERTANYAKAN KINERJA KPK YANG TEBANG PILIH DALAM PENGUNGKAPAN KASUS

Tipikor
POSKOTA.CO - Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berlaku adil dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Din mengkritik kinerja KPK yang belum maksimal dalam melakukan pengungkapan kasus dugaan korupsi skala besar selama ini. Menurut Din, banyak kasus dugaan korupsi berskala besar yang masih belum tuntas diselesaikan. "Bagaimana itu Century, ke mana itu BLBI, Hambalang, reklamasi, Sumber Waras? KPK tidak juga mengurus. Yang (Rp)100 juta diurus, yang miliaran, triliunan dibiarkan,” kata Prof Dr KH Muhammad Sirajuddin Syamsuddin MA atau dikenal dengan Din Syamsuddin usai menghadiri Dies Natalis Ke-58 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sabtu (24/9) siang. Dibanding dengan kasus dugaan korupsi y...
BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.