TIPIKOR – Poskota.co

Tag: TIPIKOR

BPK DAN KPK HARUS AUDIT DOKUMEN LELANG FSO

BPK DAN KPK HARUS AUDIT DOKUMEN LELANG FSO

Tipikor
POSKOTA.CO - Sebelum terlambat, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus menelusuri adanya dugaan mafia lelang di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Pengamat politik dan anggaran Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Kamis (20/4) menyebutkan, cara-cara tersebut berpotensi besar mengakibatkan kerugian negara. Dan anehnya, perusahaan tersebut selalu memenangkan tender di SKK Migas. "Belum lagi biaya operasional pengangkutan kapal pengapung PT Suasa Benua Sukses lebih tinggi dari pasaran, yakni 24 ribu USD perhari, sedangkan biasanya hanya 16-18 ribu USD perhari, KPK harus periksa panitia lelang," kata Uchok kepada Kantor Berita RMOL Jakarta, Kamis (20/4). Proses tender kapal pengapungan (FSO), di Conoco Philips Grissik, PT. Suasa Benua Suk...
GAMAWAN FAUZI DIPERIKSA KPK TERKAIT KASUS DUGAAN KORUPSI E-KTP

GAMAWAN FAUZI DIPERIKSA KPK TERKAIT KASUS DUGAAN KORUPSI E-KTP

Tipikor
POSKOTA.CO - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP) periode 2011-2012. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menjelaskan, Gamawan Fauzi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Jnderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman, yang  saat kejadian merupakan Kuasa Pengguna Anggaran proyek pengadaan E-KTP. "Yang bersangkutan diperiksa terkait kasus E-KTP, dia diperiksa sebagi saksi untuk tersangka Irman," ujar Priharsa di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/10). Semen...
DIN SYAMSUDDIN PERTANYAKAN KINERJA KPK YANG TEBANG PILIH DALAM PENGUNGKAPAN KASUS

DIN SYAMSUDDIN PERTANYAKAN KINERJA KPK YANG TEBANG PILIH DALAM PENGUNGKAPAN KASUS

Tipikor
POSKOTA.CO - Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berlaku adil dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Din mengkritik kinerja KPK yang belum maksimal dalam melakukan pengungkapan kasus dugaan korupsi skala besar selama ini. Menurut Din, banyak kasus dugaan korupsi berskala besar yang masih belum tuntas diselesaikan. "Bagaimana itu Century, ke mana itu BLBI, Hambalang, reklamasi, Sumber Waras? KPK tidak juga mengurus. Yang (Rp)100 juta diurus, yang miliaran, triliunan dibiarkan,” kata Prof Dr KH Muhammad Sirajuddin Syamsuddin MA atau dikenal dengan Din Syamsuddin usai menghadiri Dies Natalis Ke-58 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sabtu (24/9) siang. Dibanding dengan kasus dugaan korupsi y...
BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_11694" align="alignleft" width="406"] Komjen Budi Gunawan[/caption] POSKOTA.CO - Jimly Asshiddiqie salah sati tim 9 yang dimintai pendapat Jokowi setuju dengan usulan Mensesneg Pratikno mengimbau agar Komjen Budi Gunawan mundur sebagai Kapolri. "Itu sangat indah dan ideal," ungkapnya di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2015). Menurutnya masalah konflik KPK Vs Polri memang berawal dari ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka transaksi mencurigakan, padahal saat itu selangkah lagi mantan ajudan Megawati itu akan menjadi Kapolri. Kepada masyarakat dan khususnya jajaran Polri diminta untuk mensuport tegaknya hukum. "Ini untuk kepentingan bersama,Kita harus sama-sama menyelamatkan institusi KPK maupun Polri" tambahnya. Sebelumnya, Mensesneg Pratikno mengimbau agar Komjen Budi Gunawan mundur sebagai Kapolri. Menurut mantan Rektor UGM itu, akan sangat indah jika Budi mundur. Kalau tidak mundur berarti dilema antara politik dan hukum ini harus diselesaikan," kata Pratikno kepada wartawan di Istana Negara.