NASIONAL – Poskota.co
Thursday, July 27

Tag: NASIONAL

Jul262017 by harmonoNo Comments
PELINDO II BERKOMITMEN TERUS KEMBANGKAN POTENSI PERUSAHAAN

PELINDO II BERKOMITMEN TERUS KEMBANGKAN POTENSI PERUSAHAAN

NASIONAL, Peristiwa
POSKOTA.CO - Tidak seperti pagi biasanya, Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Indonesia Port Corporation/IPC) II (Persero), Rabu (26/7) pagi, kedatangan tamu-tamu penting. Setidaknya seratusan petinggi BUMN atau yang mewakili hadir dalam acara BUMN Marketeers Club. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) Saptono R Irianto mengatakan, banyak gagasan baru dan potensi yang bisa kita kembangkan dari pertemuan seperti ini. "Pelindo II selaku tuan rumah kali ini menyambut baik animo jajaran direksi BUMN untuk dapat hadir, dan sekaligus menyaksikan langsung improvement yang dilakukan Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok," katanya saat membuka acara yang bertemakan "New Commercial Platform IPC Towards World Class Port". ...
Read More
Jul252017 by harmonoNo Comments

KPPU TELUSURI PENYALAHGUNAAN PEMAIN BESAR INDUSTRI BERAS

NASIONAL, Peristiwa
POSKOTA.CO - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPUU) akan meneliti lebih dalam terkait industri perberasan di Indonesia. Kecurangan dalam persaingan usaha dan rantai pasok yang terlalu panjang, ditengarai menjadi faktor mahalnya harga beras yang ada di pasaran. Ketua KPPU Syarkawi Ra'uf mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penelitian selama lima tahun terakhir. Dari hasil penelitian itu, memang ditemukan bahwa rantai pasok beras di Indonesia masih terlalu panjang. "Sejak lima tahun terakhir melakukan penelitian terhadap industri perberasan di Indonesia, temuan kita adalah satu, bahwa memang industri beras kita ini dicirikan oleh rantai distribusi yang panjang, jadi dari hulu sampai ke hilir itu lumayan panjang," kata Syarkawi Ra'uf di Kantor KPPU Jl Juanda Jakarta Pusat, Selas...
Read More
Jul242017 by harmonoNo Comments
PDAM KOTA DEPOK TARGETKAN 35 PERSEN PELANGGAN HINGGA 2021

PDAM KOTA DEPOK TARGETKAN 35 PERSEN PELANGGAN HINGGA 2021

Daerah, NASIONAL
POSKOTA.CO - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok menargetkan 35 persen pelanggan hingga 2021 mendatang. Untuk pencapaian target tersebut, diperlukan dana sebesar Rp1,7 triliun. Hal itu terungkap dalam Lokakarya Rencana Bisnis PDAM Tirta Asasta Depok Tahun 2017 yang digelar di Balai Kota Depok, Senin (24/7). Target tersebut juga menjadi agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok. Berdasarkan catatan PDAM Kota Depok, dari 2,1 juta jiwa penduduk Depok, baru 16 persen yang mengakses air bersih, sedangkan sisanya masih menggunakan air tanah. "Karenanya, di tahun 2017 ini kami menargetkan 35 persen pengguna air bersih," ujar Olik Abdul Holik, dirut PDAM Tirta Asasta Depok, di sela-sela lokakarya. Olik menambahkan, untuk mencapai target tersebut d...
Read More
BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)