MITRA – Poskota.co

Tag: MITRA

PEDULI SESAMA, KODIM 0809/KEDIRI BAGIKAN 1.400 PAKET ZAKAT FITRAH

PEDULI SESAMA, KODIM 0809/KEDIRI BAGIKAN 1.400 PAKET ZAKAT FITRAH

MITRA, TNI
POSKOTA.CO - Kepedulian kepada sesama dalam bulan Ramadan tidak lepas dari tanggung jawab moral, termasuk yang dilakukan Kodim 0809/Kediri hari ini. Pembagian Zakat Fitrah digelar di Makodim Kediri, dan secara langsung Dandim Kediri Letkol Arm Joko Setiyo Kurniawan MSi (Han) membuka alur antrean penerima Zakat Fitrah, Rabu (21/6). Sebelum alur antrean dibuka, terlebih dahulu Kapten Inf M Walifatma memanjatkan doa sebagai ucapan rasa syukur atas berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hingga pelaksanaan pembagian Zakat Fitrah ini bisa terealisasi hari ini. Saat pelaksanaan Zakat Fitrah berlangsung, tak ketinggalan Persit Kartika Chandra Kirana Kodim Kediri turut berpartisipasi membagikan paket beras 5 kg kepada warga tidak mampu yang tersebar di berbagai tempat di Kedir...
BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.