MITRA – Poskota.co

Tag: MITRA

AKADEMI KEPOLISIAN: MENDIDIK CALON POLISI SEBAGAI PIMPINAN KEPOLISIAN YANG PROMOTER

AKADEMI KEPOLISIAN: MENDIDIK CALON POLISI SEBAGAI PIMPINAN KEPOLISIAN YANG PROMOTER

Mabes Polri, MITRA
  POLISI adalah kumpulan orang baik sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban sekaligus pejuang kemanusiaan. Sumber daya manusia (SDM) kepolisian merupakan aset utama institusi kepolisian. SDM yang menjadi aset utama adalah SDM yang berkarakter, yaitu polisi-polisi yang memiliki komitmen, kompetensi dan keunggulan. Penyiapan SDM kepolisian dan pemimpin kepolisian yang berkarakter lembaga pendidikan menyiapkan Akademi Kepolisian (Akpol) sebagai wadahnya. Sejalan dengan pemikiran di atas, model dan pola pendidikan Akpol dilandasi ilmu kepolisian. Konsep ilmu kepolisian secara prinsip sama walaupun gaya dan pola pengajaranya bisa bervariasi. Ilmu kepolisian sebagai ilmu antarbidang yang berkaitan dengan masalah sosial dan penanganannya, hukum dan keadilan, kejahatan...
KAMSELTIBCAR LALU LINTAS

KAMSELTIBCAR LALU LINTAS

Mabes Polri, MITRA
KETERATURAN dalam berlalu lintas dibangun dengan sistem yang terpadu antarpemangku kepentingan. Saatnya membangun 'one stop service'; sistem pelayanan terpadu pada satu sistem. Akar masalah gangguan kamseltibcar lantas dari berbagai faktor: Faktor manusia, Faktor jalan, Faktor kendaraan bermotor, Faktor alam, Faktor sosial kemasyarakatan. Masalah yang timbul dari kelima faktor dapat dikategorikan sebagai 'black spot' dan 'trouble spot'. 'Trouble spot' dapat dikatakan sebagai area kemacetan yang disebabkan adanya perlambatan. Yang disebabkan dari pelanggaran maupun sistem atau secara geografis yang tidak tepat. Adapun 'black spot' dapat dikategorikan sebagai area rawan kecelakaan: Yang disebabkan dari situasi yang mendorong pengemudi untuk ngebut dan...
ROAD SAFETY PARTNERSHIP ACTION (RSPA) KEMITRAAN UNTUK KESELAMATAN

ROAD SAFETY PARTNERSHIP ACTION (RSPA) KEMITRAAN UNTUK KESELAMATAN

Mabes Polri, MITRA
PROGRAM road safety, menjadi isu global dalam keselamatan berlalu lintas. WHO mencanangkan program dekade aksi keselamatan melalui global road safety dalam rangka meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Keselamatan berlalu lintas secara konseptual, struktural dan pengoperasionalannya semakin baik dan hasilnya juga signifikan. Perpres tentang keselamatan berlalulintas yang juga sebagai penjabaran dekade aksi keselamatan mengategorikan dalam lima pilar: Manajemen keselamatan berlalu lintas (road safety management), Jalan berkeselamatan (safer road), Kendaraan yang berkeselamatan (safer vehicle), Pengguna lalu lintas yang berkeselamatan (safer people), Penanganan pascakecelakaan lalu lintas (post crash). Kelima pila...
BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)