MABES POLRI – Poskota.co

Tag: MABES POLRI

AKADEMI KEPOLISIAN: MENDIDIK CALON POLISI SEBAGAI PIMPINAN KEPOLISIAN YANG PROMOTER

AKADEMI KEPOLISIAN: MENDIDIK CALON POLISI SEBAGAI PIMPINAN KEPOLISIAN YANG PROMOTER

Mabes Polri, MITRA
  POLISI adalah kumpulan orang baik sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban sekaligus pejuang kemanusiaan. Sumber daya manusia (SDM) kepolisian merupakan aset utama institusi kepolisian. SDM yang menjadi aset utama adalah SDM yang berkarakter, yaitu polisi-polisi yang memiliki komitmen, kompetensi dan keunggulan. Penyiapan SDM kepolisian dan pemimpin kepolisian yang berkarakter lembaga pendidikan menyiapkan Akademi Kepolisian (Akpol) sebagai wadahnya. Sejalan dengan pemikiran di atas, model dan pola pendidikan Akpol dilandasi ilmu kepolisian. Konsep ilmu kepolisian secara prinsip sama walaupun gaya dan pola pengajaranya bisa bervariasi. Ilmu kepolisian sebagai ilmu antarbidang yang berkaitan dengan masalah sosial dan penanganannya, hukum dan keadilan, kejahatan...
KAMSELTIBCAR LALU LINTAS

KAMSELTIBCAR LALU LINTAS

Mabes Polri, MITRA
KETERATURAN dalam berlalu lintas dibangun dengan sistem yang terpadu antarpemangku kepentingan. Saatnya membangun 'one stop service'; sistem pelayanan terpadu pada satu sistem. Akar masalah gangguan kamseltibcar lantas dari berbagai faktor: Faktor manusia, Faktor jalan, Faktor kendaraan bermotor, Faktor alam, Faktor sosial kemasyarakatan. Masalah yang timbul dari kelima faktor dapat dikategorikan sebagai 'black spot' dan 'trouble spot'. 'Trouble spot' dapat dikatakan sebagai area kemacetan yang disebabkan adanya perlambatan. Yang disebabkan dari pelanggaran maupun sistem atau secara geografis yang tidak tepat. Adapun 'black spot' dapat dikategorikan sebagai area rawan kecelakaan: Yang disebabkan dari situasi yang mendorong pengemudi untuk ngebut dan...
ROAD SAFETY PARTNERSHIP ACTION (RSPA) KEMITRAAN UNTUK KESELAMATAN

ROAD SAFETY PARTNERSHIP ACTION (RSPA) KEMITRAAN UNTUK KESELAMATAN

Mabes Polri, MITRA
PROGRAM road safety, menjadi isu global dalam keselamatan berlalu lintas. WHO mencanangkan program dekade aksi keselamatan melalui global road safety dalam rangka meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Keselamatan berlalu lintas secara konseptual, struktural dan pengoperasionalannya semakin baik dan hasilnya juga signifikan. Perpres tentang keselamatan berlalulintas yang juga sebagai penjabaran dekade aksi keselamatan mengategorikan dalam lima pilar: Manajemen keselamatan berlalu lintas (road safety management), Jalan berkeselamatan (safer road), Kendaraan yang berkeselamatan (safer vehicle), Pengguna lalu lintas yang berkeselamatan (safer people), Penanganan pascakecelakaan lalu lintas (post crash). Kelima pila...
BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.