KRIMINAL – Poskota.co

Tag: KRIMINAL

KASUS PENYELEWENGAN PUPUK SALAH SATU BUKTI KPK TEBANG PILIH

KASUS PENYELEWENGAN PUPUK SALAH SATU BUKTI KPK TEBANG PILIH

Kriminal
POSKOTA.CO - DR. Widagdo W belum tersentuh KPK, padahal orang tersebut sebagai dirut PT. Vitafarm dan ikut menanda tangani isi perjanjian antara PT. Vitafarm dan PT. Berdikari, sebagai pihak kedua. Bukti adanya KPK tebang pilih yang mengakibatkan konflik antara penyidik senior Novel Baswedan dan Direktur penyidikan Brigjen Aris Budiman mulai terkuak. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengungkapkan, kasus penyelewengan pupuk bersubsidi tersebut terjadi periode 2010 – 2011. Satu orang Siti Marwa jadi tersangka, karena menerima suap. KPK menetapkan Siti sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan kewenangan dengan menunjuk langsung mitra-mitra yang dikenal dan meminta sejumlah dana dalam proyek pembelian pupuk oleh PT Berdikari (Persero). D...
BALAI KARANTINA DENPASAR MUSNAHKAN BARANG ILEGAL BERPENYAKIT

BALAI KARANTINA DENPASAR MUSNAHKAN BARANG ILEGAL BERPENYAKIT

Kriminal
POSKOTA.CO - Sejumlah komoditas pertanian/peternakan ilegal yang berpotensi menyebarkan hama penyakit hewan atau tumbuhan, dimusnahkan di Balai Karantina Pertanian Denpasar, Rabu (6/9). Humas Balai Karantina Pertanian Denpasar, Astari menyebutkan, barang-barang ilegal dimaksud adalah barang-barang dari luar negeri yang masuk ke Bali tanpa ada sertifikasi dari negara asal. Barang-barang tersebut dimusnahkan di halaman kantor Pertanian, karena dikhawatirkan mengandung organisme pengganggu. Sesuai Kepmentan No.3238/Kpts/PD.620/2009 tentang jenis hama dan penggolongan media pembawa, penyakit hewan digolongkan menjadi dua yaitu jenis hama penyakit hewan yang belum terdapat di wilayah negara Republik Indonesia dan memenuhi kriteria, antara lain: o. Berpotensi penyebaran penyakit yang seriu...
TERUNGKAP, KPK BELUM MENYENTUH BIANG KEROK PENGADAAN PUPUK SUBSIDI

TERUNGKAP, KPK BELUM MENYENTUH BIANG KEROK PENGADAAN PUPUK SUBSIDI

Kriminal
POSKOTA.CO - Wid, seorang direktur PT. Berdikari yang diduga terlibat penyelewengan pupuk subsidi masih gentayangan. Ini salah satu hal yang menjadi bahan konflik antar pejabat KPK, karena dugaan kuat ada oknum yang main mata, sehingga kasusnya belum tersentuh. Kasus pupuk yang jelas merugikan petani tersebut terjadi pada 2010 sudah 7 tahun KPK belum menindak lanjuti lagi. Padahal, Asep Sudrajat Sanusi selaku direktur PT. Berdikari sudah ditetapkan sebagai tersangka atas pengadaan urea tablet di Jateng. Kabar terbaru Wid juga memberikan hadiah mobil pada sejumlah wakil rakyat di DPR. Wakil rakyat tersebut punya peran penting sebagai penghubung dan mengetahui persis kemana aliran suap pembelian pupuk tersebut. "Penghubungnya PS, dari salah satu fraksi," ungkap di pengadilan. ...
BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)