HUKUM – Poskota.co

Tag: HUKUM

MENINGKATKAN KUALITAS PENEGAKAN HUKUM DENGAN E-TILANG

MENINGKATKAN KUALITAS PENEGAKAN HUKUM DENGAN E-TILANG

Pengadilan
POSKOTA.CO - Program reformasi hukum terutama dalam penanganan tindak pidana ringan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KSP, Kompolnas, ombudsman, LSM, Media, Perbankan, dan pihak-2 terkait lainya berupaya membangun program Elang ( E- Tilang). E Tilang : merupakan upaya peningkatan kualitas penegakkan hukum di bidang lalu lintas. Para pelanggar dapat mengambil pilihan untk langsung membayar denda pelanggaranya ke bank tanpa harus hadir sendiri untuk sidang ke pengadilan. Spirit dr e - tilang adalah : 1. Kemanusiaan, edukasi dalam rangka membangun budaya tertib berlalu lintas 2. Mencegah kecelakaan/ kemacetan sbg dampak dr pelanggaran2lalu lintas 3. Melindungi pengguna jalan lainya agar ttp dpt berlalu lintas dg aman selamat tertib dan lancar 4. Memberikan pelayanan prima kepad...
JESSICA SEBUT SUAMI MIRNA BERI UANG KE BARISTA RANGGA DI PARKIRAN SARINAH

JESSICA SEBUT SUAMI MIRNA BERI UANG KE BARISTA RANGGA DI PARKIRAN SARINAH

Pengadilan
POSKOTA.CO - Perkara kematian Wayan Mirna Salihin memasuki persidangan ke-31 ini mengagendakan penyampaian duplik tim penasihat hukum atau jawaban atas replik dari jaksa penuntut umum. Sidang yang dimulai pukul 13.58 WIB pada Kamis (20/1) ini, dalam pembacaan dupliknya, Jessica mengatakan, ada informan yang melihat suami Mirna, Arief Soemarko, memberikan uang kepada barista Kafe Olivier, Rangga Dwi Saputra, sebelum Mirna tewas. Amir Papalia melihat Arief memberikan bungkusan berwarna hitam kepada Rangga di parkiran Sarinah. "Saya dapat informasi dari salah satu penasihat hukum saya. Seorang bernama Amir Papalia melihat Arief memberikan bungkusan hitam kepada Rangga di parkiran Sarinah sehari sebelum Mirna meninggal, yakni pada 5 Januari 2016 pukul 15.50," kata Jessica dalam persidang...
GAMAWAN FAUZI DIPERIKSA KPK TERKAIT KASUS DUGAAN KORUPSI E-KTP

GAMAWAN FAUZI DIPERIKSA KPK TERKAIT KASUS DUGAAN KORUPSI E-KTP

Tipikor
POSKOTA.CO - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP) periode 2011-2012. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menjelaskan, Gamawan Fauzi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Jnderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman, yang  saat kejadian merupakan Kuasa Pengguna Anggaran proyek pengadaan E-KTP. "Yang bersangkutan diperiksa terkait kasus E-KTP, dia diperiksa sebagi saksi untuk tersangka Irman," ujar Priharsa di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/10). Semen...
BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.