DAERAH – Poskota.co

Tag: DAERAH

PDAM KOTA DEPOK TARGETKAN 35 PERSEN PELANGGAN HINGGA 2021

PDAM KOTA DEPOK TARGETKAN 35 PERSEN PELANGGAN HINGGA 2021

Daerah, NASIONAL
POSKOTA.CO - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok menargetkan 35 persen pelanggan hingga 2021 mendatang. Untuk pencapaian target tersebut, diperlukan dana sebesar Rp1,7 triliun. Hal itu terungkap dalam Lokakarya Rencana Bisnis PDAM Tirta Asasta Depok Tahun 2017 yang digelar di Balai Kota Depok, Senin (24/7). Target tersebut juga menjadi agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok. Berdasarkan catatan PDAM Kota Depok, dari 2,1 juta jiwa penduduk Depok, baru 16 persen yang mengakses air bersih, sedangkan sisanya masih menggunakan air tanah. "Karenanya, di tahun 2017 ini kami menargetkan 35 persen pengguna air bersih," ujar Olik Abdul Holik, dirut PDAM Tirta Asasta Depok, di sela-sela lokakarya. Olik menambahkan, untuk mencapai target tersebut d...
PILKADA JADI MOMENTUM BERSATUNYA UMAT DAN ULAMA DI JAWA TIMUR

PILKADA JADI MOMENTUM BERSATUNYA UMAT DAN ULAMA DI JAWA TIMUR

Daerah, NASIONAL
POSKOTA.CO - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur bisa menjadi momentum penyatuan umat dan ulama dalam memilih pemimpinnya. Harapan itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Abdul Muhaimin Iskandar kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/7). Menurut Cak Imin (panggilan akrab Muhaimin Iskandar), pilkada hanyalah peristiwa politik biasa dalam demokrasi di Tanah Air. Kendati demikian, kata Cak Imin, jika peristiwa demokrasi itu gagal dikelola dengan baik dan benar, maka luka-lukanya akan mewariskan polarisasi sosial mendalam dan bisa bertahan, bahkan jauh setelah event politik itu usai. Karena itu, kata Cak Imin, alangkah beratnya tugas yang dipikul di pundak Nahdlatul Ulama di era serba digital dan virtual ini. "Di satu sisi, umat yang telah menjadi ba...
DISKUSI BUDAYA JAWA BARAT DIGELAR DI BEJI DEPOK

DISKUSI BUDAYA JAWA BARAT DIGELAR DI BEJI DEPOK

Daerah, NASIONAL
POSKOTA.CO - Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar memberikan apresiasi pelaksanaan Diskusi Kebudayaan se-Jawa Barat yang diinisiasi oleh Dewan Kesenian Depok di Warung Betawi Ngumpaul, Beji, Depok, Jawa Barat, Rabu (24/5) petang. "Saya harap diskusi kesenian ini dapat menghasilkan pemikiran yang maju dalam kehidupan kesenian di Jawa Barat," kata Dedi Mizwar dalam sambutannya pada acara Diskusi Kesenian di Depok. Lebih lanjut Dedi memaparkan, Jawa Barat mempunyai tiga zona kebudayaan, yakni Melayu Betawi yang diwakili oleh Depok, Bekasi dan lainnya, di sebelah utara ada Cirebon dan zona ketiga Sunda priangan yang meliputi wilayah Bandung dan sekitarnya. Kebudayaan setiap kecamatan pun bisa berbeda-beda. "Ini bisa menjadi modal utama dalam atraksi kebudayaan, karena pariwisata buk...
BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara