DAERAH – Poskota.co

Tag: DAERAH

PDAM KOTA DEPOK TARGETKAN 35 PERSEN PELANGGAN HINGGA 2021

PDAM KOTA DEPOK TARGETKAN 35 PERSEN PELANGGAN HINGGA 2021

Daerah, NASIONAL
POSKOTA.CO - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok menargetkan 35 persen pelanggan hingga 2021 mendatang. Untuk pencapaian target tersebut, diperlukan dana sebesar Rp1,7 triliun. Hal itu terungkap dalam Lokakarya Rencana Bisnis PDAM Tirta Asasta Depok Tahun 2017 yang digelar di Balai Kota Depok, Senin (24/7). Target tersebut juga menjadi agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok. Berdasarkan catatan PDAM Kota Depok, dari 2,1 juta jiwa penduduk Depok, baru 16 persen yang mengakses air bersih, sedangkan sisanya masih menggunakan air tanah. "Karenanya, di tahun 2017 ini kami menargetkan 35 persen pengguna air bersih," ujar Olik Abdul Holik, dirut PDAM Tirta Asasta Depok, di sela-sela lokakarya. Olik menambahkan, untuk mencapai target tersebut d...
PILKADA JADI MOMENTUM BERSATUNYA UMAT DAN ULAMA DI JAWA TIMUR

PILKADA JADI MOMENTUM BERSATUNYA UMAT DAN ULAMA DI JAWA TIMUR

Daerah, NASIONAL
POSKOTA.CO - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur bisa menjadi momentum penyatuan umat dan ulama dalam memilih pemimpinnya. Harapan itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Abdul Muhaimin Iskandar kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/7). Menurut Cak Imin (panggilan akrab Muhaimin Iskandar), pilkada hanyalah peristiwa politik biasa dalam demokrasi di Tanah Air. Kendati demikian, kata Cak Imin, jika peristiwa demokrasi itu gagal dikelola dengan baik dan benar, maka luka-lukanya akan mewariskan polarisasi sosial mendalam dan bisa bertahan, bahkan jauh setelah event politik itu usai. Karena itu, kata Cak Imin, alangkah beratnya tugas yang dipikul di pundak Nahdlatul Ulama di era serba digital dan virtual ini. "Di satu sisi, umat yang telah menjadi ba...
DISKUSI BUDAYA JAWA BARAT DIGELAR DI BEJI DEPOK

DISKUSI BUDAYA JAWA BARAT DIGELAR DI BEJI DEPOK

Daerah, NASIONAL
POSKOTA.CO - Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar memberikan apresiasi pelaksanaan Diskusi Kebudayaan se-Jawa Barat yang diinisiasi oleh Dewan Kesenian Depok di Warung Betawi Ngumpaul, Beji, Depok, Jawa Barat, Rabu (24/5) petang. "Saya harap diskusi kesenian ini dapat menghasilkan pemikiran yang maju dalam kehidupan kesenian di Jawa Barat," kata Dedi Mizwar dalam sambutannya pada acara Diskusi Kesenian di Depok. Lebih lanjut Dedi memaparkan, Jawa Barat mempunyai tiga zona kebudayaan, yakni Melayu Betawi yang diwakili oleh Depok, Bekasi dan lainnya, di sebelah utara ada Cirebon dan zona ketiga Sunda priangan yang meliputi wilayah Bandung dan sekitarnya. Kebudayaan setiap kecamatan pun bisa berbeda-beda. "Ini bisa menjadi modal utama dalam atraksi kebudayaan, karena pariwisata buk...
BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.