MENPORA: JANGAN DIBESAR-BESARKAN, SURAT REKOMENDASI PSSI ITU SARAN – Poskota.co
Wednesday, September 20

MENPORA: JANGAN DIBESAR-BESARKAN, SURAT REKOMENDASI PSSI ITU SARAN

POSKOTA.CO – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menegaskan, surat rekomendasi tentang lokasi penyelenggaraan Kongres Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tahun 2016 merupakan saran pemerintah menanggapi permintaan PSSI.

“Surat itu adalah saran. Mereka meminta rekomendasi, tentu kami membuatkan saran. Pemerintah menjadi pembina sekaligus penanggung jawab olahraga nasional. Toh ini masalah tempat. Jadi, jangan dibesar-besarkan. Hal yang penting adalah kongresnya,” kata Menpora Imam Nahrawi selepas membuka konferensi pers TAFISA Games 2016 di Jakarta, Selasa (13/9).

Pada Jumat (9/9), Menpora memberikan surat rekomendasi kongres kepada PSSI menyusul surat Sekretaris Jenderal PSSI No 557/UDN/286/VIII-2016 tentang Permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan Kongres PSSI Tahun 2016.

Dalam poin kedua surat rekomendasinya, Menpora menyatakan, rekomendasi akan diberikan seandainya pelaksanaan Kongres PSSI diselenggarakan di Yogyakarta dengan alasan wujud reformasi PSSI untuk kembali ke titik nol. Yogyakarta merupakan kota tempat lahir PSSI.

“Bagaimana reformasi itu kita tarik pada sebuah semangat para pendiri PSSI. Para pendiri itu ingin PSSI menjadi alat pemersatu negeri,” ujar Menpora tentang surat rekomendasi yang ditembuskan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala Kepolisian RI, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu.

Namun, Menpora mengatakan, PSSI belum memberikan surat balasan atas surat rekomendasinya tentang lokasi penyelenggaraan kongres itu. “Ini masalah tempat. Bisa di Yogyakarta, bisa di mana saja. Jika pemerintah diminta rekomendasi maka sebaiknya di Yogyakarta, karena PSSI lahir di sana,” ujar Imam Nahrawi.

Menpora juga menyatakan tidak ada alasan lain penolakan Kota Makassar sebagai lokasi kongres yang telah ditetapkan PSSI pada 17 Oktober mendatang.

“Ini persoalan teknis. Kami tidak berandai-andai apalagi jika dikaitkan Menpora benci dengan satu tempat. Tidak. Hati Menpora itu Merah-Putih. Ini murni, kami mengajak kembali kepada semangat awal PSSI dilahirkan,” kata pria kelahiran Bangkalan, Jatim, 43 tahun silam ini.

Sebelumnya, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Gatot S Dewa Broto menjelaskan, surat rekomendasi yang diberikan kepada PSSI bersifat dua, yaitu dipatuhi atau dilanggar. Jika dilanggar, Kemenpora tidak akan mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan Kongres PSSI.

“Kewenangan rekomendasi itu diberikan atas surat permintaan dari PSSI. Sekali lagi tidak ada perintah apalagi intervensi,” ujar Gatot.

Kongres PSSI saat ini sudah memasuki tahapan banding bagi bakal calon yang tidak lolos verifikasi. Sebelumnya, Komite Pemilihan mengumumkan ada delapan calon ketua umum PSSI yang dinyatakan lolos seleksi dari jumlah awalnya 16 orang.

Untuk posisi wakil ketua umum ada 17 orang yang lolos dari 24 orang yang diajukan. Sementara itu posisi anggota Komite Eksekutif (Exco) ada 57 orang dari 67 orang yang diajukan oleh anggota PSSI. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)