MAHREZ DIBANDEROL LEICESTER 45 JUTA POUNDSTERLING – Poskota.co

MAHREZ DIBANDEROL LEICESTER 45 JUTA POUNDSTERLING

POSKOTA.CO – Juara Liga Primer Inggris musim 2015/2016 Leicester City sejauh ini optimistis Riyad Mahrez tetap bertahan di King Power namun dengan memberikan banderol tinggi sebagai antisipasi jika mereka tak bisa menahan kepergian Mahrez.

Leicester baru saja kehilangan gelandang jangkar mereka, N’Golo Kante, yang hijrah ke Chelsea dengan nominal 30 juta poundsterling. Selain Kante, nama Mahrez tentunya tidak bisa disisihkan begitu saja bila membicarakan kesuksesan ‘The Foxes’ juara Liga Primer Inggris musim lalu.

Mahrez mempersembahkan 17 gol dan menjadi penyumbang gol terbanyak kedua bagi ‘The Foxes’ di bawah striker Jamie Vardy. Aksi Mahrez di lini tengah Leicester membuatnya terpilih jadi pemain terbaik musim lalu.

Dengan sederet prestasi tersebut, Leicester menginginkan harga yang lebih tinggi bila Mahrez benar-benar pergi. Dilansir dari Telegraph, Leicester ingin Mahrez dibanderol dengan harga 45 juta poundsterling.

Langkah Leicester menetapkan harga tinggi tersebut merupakan langkah antisipasi, karena mereka sejauh ini yakin bisa mempertahankan Mahrez.

Angka 45 juta poundsterling sejatinya merupakan angka yang masih mudah dijangkau klub-klub pemburu Mahrez. Jadi, banderol itu tak akan benar-benar menghentikan langkah klub-klub pemburu yang benar-benar serius ingin mendapatkan gelandang asal Aljazair itu.

Meskipun secara teknik kepergian Mahrez akan meninggalkan celah besar, namun secara finansial penjualan Mahrez adalah langkah penuh keuntungan bagi Leicester. ‘The Foxes’ hanya menggelontorkan dana 500 ribu euro saat merekrut Mahrez dari Le Havre, dan bakal mendapatkan untung puluhan kali lipat bila melepas Mahrez ke klub lain musim panas ini.

Mahrez masih terikat kontrak hingga 2019, dan tak ada klausul pelepasan dalam kontrak miliknya, beda halnya dengan N’Golo Kante. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.