EZRA WIIAN BERSERAGAM BOLTON WANDERERS TERGANTUNG NEGOSIASI KONTRAK – Poskota.co

EZRA WIIAN BERSERAGAM BOLTON WANDERERS TERGANTUNG NEGOSIASI KONTRAK

POSKOTA.CO – Ezra Walian, penyerang naturalisasi Timnas Indonesia asal Belanda, telah selesai menjalani trial di klub kasta kedua Liga Inggris (Championship) Bolton Wanderers. Kemungkinan Ezra berseragam Bolton Wanderers tergantung dari negosiasi kontrak.

Ezra merupakan salah satu dari delapan pemain yang menjalani tes bersama Bolton saat ini. Penyerang 19 tahun itu sudah menjalani tes bersama Bolton sejak musim lalu, seperti dikutip dari The Bolton News.

Ezra Walian

Manajer Ezra, Wide Putra Ananda mengatakan, hingga kini belum ada keputusan terkait kontrak bersama Bolton. Wide memastikan semuanya tergantung negosiasi kontrak dengan mantan klub kapten Chelsea, Gary Cahill, tersebut. “Masih belum (Ezra di Bolton). Tergantung negosiasi kontraknya,” ujar Wide, Senin (24/7).

Bolton pun bukan satu-satunya klub di Inggris yang dihubungkan dengan Ezra. Sebelumnya, Reading juga sempat dikabarkan tertarik dengan Ezra.

Wide mengklaim bukan hanya klub-klub dari Inggris yang tertarik dengan Ezra. Penyerang Timnas Indonesia U-22 itu dikatakan Wide juga mendapat tawaran dari klub-klub di Belanda, Belgia, Yunani dan Turki. “Masih negosiasi semua, masih mencari penawaran yang cocok. Peluang ya sama besar semua, tinggal yang cocok, dan Ezra juga merasa nyaman,” ujar Wide.

Ezra saat ini sedang tidak memiliki klub setelah memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Jong Ajax akhir musim lalu, karena kurangnya menit bermain.

Wide menjelaskan, kliennya tak ingin terlalu terburu-buru menentukan klub baru. “Pertimbangan utama memilih klub baru adalah menit bermain,” tutur Wide.

Beberapa waktu, Glenn Walian menjelaskan, klub baru tersebut setidaknya bisa memberikan jaminan tampil pada Ezra dalam 20 hingga 25 laga per musim. “Di Inggris atau Belanda, sebuah klub bertanding selama 35 kali dalam satu musim. Setiap pekannya, mereka melakoni satu atau bahkan dua laga,” ungkap Glenn.

“Apabila bisa bermain antara 20 sampai 25 pertandingan, itu bagus bagi dia. Terpenting, klub memainkan dia,” pungkas Glenn menambahkan.  (*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara