AC MILAN DIJUAL KE INVESTOR TIONGKOK – Poskota.co

AC MILAN DIJUAL KE INVESTOR TIONGKOK

POSKOTA.CO – Setelah lebih dari satu tahun bernegosiasi, presiden sekaligus pemilik klub raksasa Serie A Italia AC Milan, Silvio Berlusconi, menjual 99,93 persen sahamnya di klub kepada konsorsium asal Tiongkok.

Dikabarkan Reuters dan La Gazzetta dello Sport, Berlusconi telah menandatangani kontrak penjualan tersebut dengan valuasi Milan senilai 700 juta euro (termasuk utang-utang yang ditanggung). Proses ini secara efektif akan mengakhiri masa kepemimpinan Berlusconi bersama Milan yang telah berlangsung 30 tahun terakhir.

Konsorsium itu akan mengalirkan dana segar senilai 350 juta euro dalam tiga tahun ke depan, dengan 100 juta euro akan langsung digulirkan secepatnya setelah proses administrasi kesepakatan rampung.

Sosok di balik pembelian Rossoneri ini adalah konsorsium Tiongkok yang dipimpin Yonghong Li.

Dikutip Forbes, Jumat (5/8), kali pertama yang membocorkan Milan dibeli grup investor Negeri Tirai Bambu adalah James Horncastle.

Berlusconi yang seorang penduduk asli Kota Milan membeli kesebelasan yang dijuluki Rossoneri itu pada Februari 1986 melalui perusahaan media miliknya, Finnivest. Bukan hanya menyelamatkan Milan dari kebangkrutan, Berlusconi pun menanamkan uang untuk membawa Milan pada era kejayaannya.

Di bawah kepemimpunan Berlusconi, AC Milan menjadi raja Eropa dengan mengumpulkan lima gelar Liga Champions pada periode 1988-2007. Ini belum menghitung delapan gelar Liga Italia pada periode yang sama.

Kemerosotan Liga Italia dalam satu dekade terakhir turut membuat AC Milan ikut terpuruk. Rossoneri kini tak lagi punya daya pikat dan kekuatan finansial yang sama untuk menarik talenta terbaik di dunia — masalah yang secara kasar hanya bisa diselesaikan oleh kedatangan pemodal baru.

Berlusconi secara terbuka telah menyatakan dirinya kini tak bisa bersaing dengan pengusaha Rusia atau Timur Tengah yang dalam satu dekade ke belakang muncul di peta persepakbolaan Eropa dan mengacaukan standar harga pemain.

Karena itulah, pria yang sudah tak menjabat lagi sebagai perdana menteri Italia tersebut kini melepas kesebelasan kesayangannya itu.

Bukan kali pertama investor Tiongkok mencaplok saham klub Italia. Sebelumnya, Grup Suning perusahaan raksasa penyalur alat eletronik dan rumah tangga ini berhasil membeli 70 persen saham milik Inter Milan.

Pun, grup investor Tiongkok juga sukses membeli saham salah satu klub Inggris, West Bromwich Albion, adalah Guochuan Lai.

Pada Desember lalu, dua perusahaan milik pemerintah Tiongkok, yaitu China Media Capital (CMC) dan Citic Capital, resmi mendapatkan 13 persen saham Manchester City seharga 400 dolar juta AS. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara