TUGAS DEWAS MENGAWASI, BUKAN MENJALANKAN MOP

POSKOTA.CO – Dewan Pengawas (Dewas) pada pokoknya mengawasi jalannya manajemen operasional perusahaan(MOP) bukan menjalankan manajemen operasional perusahaan, sehingga Dewas tidak memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan dalam manajemen operasional perusahaan.

Penegasan itu dikatakan Ketua Dewas Rikrik menjawab pertanyaan munculnya kabar Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya yang menunjuk BNI, Bank DKI dan Jakpro mengelola parkir di 34 pasar eks Dishub tanpa tender, mulai menimbulkan dampak. Konon pengola parkir yang baru dapat mandat ngutang alias nunggak setoran ke Perumda.

“Cukup banyak hutangnya, bank milik pemda itu, sekitar Rp 3 milyar,” uangkap sumber di Perumda. Untuk bank lain yang mengelola 14 titik parkir belum diaudit tapi kisaran itu juga, tambahnya.

Sambil menghela nafas panjang, hutang itu sulit ditagih mengingat kerjasama sudah diputus per-november 2019. Gejolak perparkiran ini akibat ulah oknum dewan pengawas yang ingin mendapat penghasilan lebih di luar pendapatan. Artinya ada oknum dewas yang serakah.

Rikrik

Tak semua anggota Dewas nakal, masih banyak anggota Dewas yang jalan lurus. Ketika kabar santer ini dikonfirmasi ke Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Rikrik lewat WA menjelaskan Tugas dan fungsi Dewas pada pokoknya adalah mengawasi jalannya manajemen operasional perusahaan bukan menjalankan manajemen operasional perusahaan sehingga Dewas tidak memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan dalam manajemen operasional perusahaan*.

Terkait kebijakan peparkiran perusahaan, sepemahaman kami sudah ada dan akan selalu ada penjelasan dari pihak Manajemen Perusahaan kepada media atau pihak manapun yang meminta secara baik-2 setiap informasi yang secara aturan hukun diperkenankan untuk diketahui publik.

Kami, Dewas, termasuk saya, tidak ada kapasitas hukum apaun untuk menjawab atau menanggapi. Ada pun hasil dari kegiatan pengawasan kami, Dewas, senantiasa dari waktu ke waktu kami sampaikan kepada pemegang saham.

Begitu juga ketika dikonfirmasi ke Direktur Pasar Jaya Nasrudin tentang adanya tunggakan Rp 3 milyar belum dijawab. Namun sebelumnya ketika dikonfirmasi terjadinya transaksi di kolong meja soal penunjukan penanganan parkir dirut hanya memberi lembaran peraturan gubernur.

Jawaban yang pernah diberikan dirut pasar jaya

Basri Budi Utomo SH, Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) geram mengamati kasus ini. “Tidak boleh dibiarkan, harus diusut tuntas”, tegasnya.

Ditemui di Grand Cempaka hotel Jakarta Pusat, Senin (2/12/19), Basri meminta agar gubernur Anies Baswedan segera turun tangan. “GNPK-RI sudah memberikan info kepada beberapa anggota DPRD DKI Komisi B dan mendapat respon positif. Minggu depan akan diagendakan untuk dibicarakan” tuturnya.

Dia mempertanyakan sikap Ketua Dewas Rikrik yang dinilai tidak terbuka dan transparan. “Padahal dimana-mana dia selalu sesumbar akan pasang badan demi Anies. Faktanya dia ngumpet di belakang Anies” pungkasnya.

Soal hutang Rp 3 miliar ini belum dapat dikonfirmasi kepada Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Pasar Jaya. Dihubungi beberapa kali, ponsel yang bersangkutan tidak aktif, katanya. (tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *