TANAH HASIL KKN MASA LALU

Oleh: Saurip Kadi

SEMINGGU debat capres kedua sudah berlalu, tapi pro-kontra khususnya tentang tanah HGU (Hak Guna Usaha) milik Capres nomor urut 02 belum juga mereda, bahkan makin sengit.

Bagi rakyat biasa, panggung debat capres kedua adalah berkah dan rahmat Tuhan Yang Esa, karena misteri KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang terjadi di masa lalu, kini justru dibahas terbuka di depan publik.

Hal demikian sangat bermanfaat sebagai pijakan untuk perbaikan pengelolaan negara di masa depan, siapa pun kelak presidennya.

Yang pasti ‘memory public’ terlebih bagi mereka yang dulu ikut berjuang menggulirkan reformasi untuk menghentikan KKN, kini menjadi segar kembali.

Tuduhan Pak Joko Widodo menyerang pribadi Capres nomor urut 02 dengan memunculkan materi kepemilikan tanah HGU milik Pak Prabowo Subianto sangatlah keliru, karena publik harus tahu secara utuh siapa kedua capres mereka, apalagi materi tersebut malah digunakan oleh Pak Prabowo untuk menjelaskan langsung kepada publik tentang kekayaannya.

Dengan demikian, terkait tanah tersebut ke depan dirinya bebas dari berita hoaks, ujaran kebencian dan atau fitnah sekalipun.

Negara Menjamin Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah
Di kita, tanah dengan berbagai jenis hak hanya bisa dimiliki oleh orang dan atau badan hukum Indonesia. Undang-undang juga menjamin perpanjangan semua hak-hak atas tanah baik HGU, HGB, dan jenis hak atas tanah lainnya tak terkecuali juga Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI). Dan negara pun tidak bisa begitu saja mengambil alih tanah-tanah yang mereka miliki, kecuali untuk kepentingan umum.

Apalagi dalam prakteknya, tanah yang telah mereka miliki tersebut juga sudah dijaminkan dalam penjualan saham dan surat berharga lainnya (go public) di pasar modal dalam dan luar negeri. Maka satu-satunya kesempatan untuk mendistribusikan tanah sebagai alat kerja rakyat banyak, adalah saat mereka mengajukan, memperpanjang atau meningkatkan hak atas tanah yang mereka miliki.

Untuk tujuan tersebut, Presiden Jokowi telah menerbitkan Keppres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, secara tegas telah diatur, bahwa pemohon HGU termasuk dalam perpanjangan dan peningkatan jenis hak atas tanah, wajib menyiapkan 20 persen untuk kepentingan sosial dalam arti untuk masyarakat sekitarnya.

Penulis (kanan), bersama Cawapres nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin.

Bangkitkan Semangat Anti-KKN
Fakta berbicara, bahwa amanat Ayat (2) Pasal 33 UUD 1945 dalam prakteknya sejak rezim Orba (Orde Baru) berkuasa hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sumber daya alam (SDA) memang betul dikuasai negara, tapi kemudian dibagi-bagikan sedikit kepada BUMN dan lainnya kepada kroni, baik dalam maupun luar negeri. Dan konsep tata kelola ekonomi dengan model bagi-bagi SDA dan pemberian berbagai fasilitas serta proteksi kepada kroni penguasa yang telah diterapkan hampir 50 tahun nyata-nyata terbukti gagal menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Jangankan untuk rakyat kecil di pedalaman, terhadap pensiunan bintang dua saja, negara hanya mampu menyantuni sebesar 300 dolar AS per bulan. Lantas bagaimana dengan elit negeri ini yang tidak bisa atau tidak mau ikut-ikut ‘banjakan’ bagi-bagi SDA. Dan apalagi untuk prajurit dan pegawai bawahan serta rakyat kecil yang tidak punya akses kepada penguasa negeri ini, terus bagaimana mungkin mereka bisa menyejahterakan keluarganya kalau sekadar alat produksi saja mereka tidak punya.

Di situlah pentingnya kita kembali menghidupkan semangat reformasi, terkhusus tentang pemberantasan KKN, agar siapa pun yang berkuasa tidak sekadar bicara persoalan sah atau tidak sahnya seseorang untuk menjadi kaya, dan apalagi kalau solusinya mengajak rakyat miskin untuk memusuhi mereka. Sebagai pengusaha mereka hanya memanfaatkan peluang yang ada, dan apalagi dalam memperoleh ribuan dan bahkan jutaan hektare tanah juga telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan kwajiban kepada negara, di samping tentunya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantunya.

Maka hal yang utama adalah bagaimana kita segera membuat model pengelolaan ekonomi nasional yang secara terukur bisa diuji agar makna “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” bisa diwujudkan. Di sanalah pentingnya perubahan konsep “Menguatkan yang Lemah Tanpa Melemahkan yang Kuat” yang kini sedang digalakkan pemerintah, agar bangsa kita bisa segera “toto tentrem kerto raharjo” dan dalam pergaulan dunia mampu tampil sebagai mercusuar dunia. (Penulis adalah Mayor Jenderal (Purn) Mantan Aster Kasad)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat