OKNUM WP KPK DAN ANTEKNYA GUNAKAN CARA KOMUNIS GAGALKAN HASIL SELEKSI PANSEL

POSKOTA.CO – Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan, sejumlah oknum mengatasnamakan Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) and The Gang telah menggunakan cara-cara seperti komunis yang menghalalkan berbagai cara untuk menolak hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel) KPK.

Neta S Pane

“Cara-cara komunis yang dilakukan oknum-oknum tersebut tidak boleh ditoleransi, dan harus dilawan masyarakat,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, dalam siaran persnya yang diterima POSKOTA.co, Jumat (30/8/2019).

IPW, lanjut Neta, berharap Pansel KPK tetap bekerja serius untuk menuntaskan target kerjanya, di mana pada 2 September 2019 harus menyerahkan 10 nama Capim KPK ke Presiden.

“Presiden tidak perlu mendengarkan, apalagi menanggapi cara-cara komunis yang dilakukan oleh oknum WP KPK and The Gang untuk menggagalkan kerja pansel,” tandasnya.

Neta menjelaskan, cara-cara komunis yang dilakukan oknum WP KPK and The Gang itu terungkap dalam Surat Terbuka Pegawai KPK yang dikirim hari ini ke berbagai pihak, termasuk ke Pansel KPK.

“Pada 29 Agustus 2019 pagi, ada sejumlah oknum Wadah Pegawai KPK mengumpulkan sejumlah orang luar KPK di kantin KPK,” ujarnya.

Orang-orang itu, lanjut Neta, mengatasnamakan dirinya sebagai Koalisi Kawal Capim KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang membawa-bawa keberadaan pegawai KPK, padahal karyawan KPK sangat tidak setuju dengan tindakan mereka,” terangnya.

“Dalam pertemuan yang berlanjut di lobi KPK hingga pukul 20.00 itu, oknum-oknum tersebut mencatut 500 nama karyawan KPK untuk menolak Irjen Firli Bahuri menjadi Capim KPK, dan oknum-oknum tersebut akan menggalang demo untuk menolak keberadaan capim dari Polri. Semua biaya konsumsi dan lain-lain dalam pertemuan itu ditanggung oleh oknum WP KPK,” jelas Neta.

Neta melihat, ada tiga penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum WP KPK and The Gang. Pertama, melakukan persekongkolan jahat untuk mengkriminalisasi Capim KPK dari Polri. Kedua, memperalat WP KPK untuk kepentingan kelompoknya.
“Ketiga, membiayai aksi politisasi untuk membenturkan karyawan KPK, Pansel dan Capim KPK, dengan cara-cara komunis yang menghalalkan berbagai cara,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan, jika cara-cara komunis oknum WP KPK and The Gang ini ditoleransi, yakni 500 karyawan KPK diseret-seret untuk menolak Capim KPK, bukan mustahil nantinya seluruh ASN dan karyawan BUMN bisa saja menolak para menteri yang sudah dipilih Presiden Jokowi untuk memegang sejumlah departemen.

“Jika hal itu terjadi, kekacauan pun akan muncul dan kekacauan adalah target utama dari cara-cara komunis yang menghalalkan berbagai cara untuk ambisi kelompoknya,” imbuhnya.

Menurut Neta, oknum WP KPK lupa bahwa dirinya adalah pegawai negara yang dibiayai negara. Dalam sistem kepegawaian, pegawai negara atau pegawai pemerintahan, seorang ASN dilarang bermain-main politik-politikan yang bisa menghancurkan institusinya, apalagi bermain main politik dengan cara-cara komunis yang menghalalkan berbagai cara.

“Dari kasus oknum WP KPK and the Gang ini terlihat bahwa KPK saat ini semakin tidak terkendali dan ‘semau gue’. Sehingga ke depan perlu ada pimpinan KPK yang bisa menertibkan, mengendalikan, dan menciptakan paradigma baru KPK ke depan,” tutup Neta. (*/rel/oko)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *