DARIPADA PERMASALAHKAN FIRLI, KPK LEBIH BAIK FOKUS TUNTASKAN KASUS MUHAIMIN

POSKOTA.CO – Desakan agar Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Firli Bahuri mundur dari Korps Bhayangkara ketika dilantik jadi ketua KPK terus bergulir. Melihat hal itu, Indonesia Police Watch (IPW) menilai, desakan tersebut muncul karena ada oknum KPK yang tidak suka atas kehadiran Firli di lembaga antirasuah tersebut.

Neta S Pane

“Jika nanti dilantik menjadi ketua KPK, Komjen Firli tidak perlu mundur dari Polri. Sebab tidak ada undang-undang yang mengatur atau menyatakan bahwa perwira tinggi aktif Polri yang terpilih menjadi pimpinan KPK harus mundur dari kesatuan,” ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane, dalam keterangan tertulisnya yang diterima¬†POSKOTA.co, Jumat (29/11/2019).

Menurut Neta, masa dinas Firli sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak lama lagi. Setelah itu, dia akan pensiun dan menjadi masyarakat sipil.

“Selama ini, perwira tinggi Polri yang terpilih jadi pimpinan adalah purnawirawan sehingga tidak dipermasalahkan, baik oleh internal KPK maupun eksternal KPK,” terangnya.

Kini muncul masalah karena oknum-oknum yang merasa menjadi penguasa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini, ketakutan melihat kehadiran Firli, terutama oknum yang disebut sebagai ‘polisi Taliban’, padahal bagi masyarakat luas tidak masalah apakah Firli jenderal aktif atau tidak.

Neta melihat, ada dua hal yang membuat orang-orang di KPK ketakutan terhadap Firli. Pertama, Firli pernah menjadi deputi penindakan KPK sehingga dia tahu persis borok dan orang-orang yang menjadi biang kerok di lembaga antirasuah itu.

Kedua, Firli akan mereformasi KPK dengan paradigma baru, tentunya kepentingan orang-orang yang sok berkuasa di KPK akan tersapu.

“Kedua hal itu akan mudah dilakukan Firli dan tidak ada yang berani mengganggunya, mengingat Firli adalah jenderal aktif, yang jika terjadi aksi boikot oleh kelompok ‘polisi Taliban’, Firli tinggal mengerahkan para penyidik dari Polri,” tandasnya.

Jadi desakan Firli agar mundur dari Polri itu lebih pada kepentingan oknum tertentu, dan tidak menyangkut kepentingan masyarakat. Sebab jika pun nanti Firli dinilai menyalahgunakan posisinya sebagai jenderal aktif, masyarakat akan bereaksi dan memprotesnya, terutama IPW akan mengawasinya secara ketat.

“Para ‘polisi Taliban’ tidak perlu galau terhadap keberadaan Firli apakah dia jenderal aktif atau tidak. Lebih baik para polisi Taliban di KPK itu fokus pada pemanggilan paksa terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang berusaha menghindar terhadap pemanggilan KPK,” saran pria kelahiran Medan ini.

Selain itu, ujar Neta, menjelang berakhirnya masa tugasnya pada pertengahan Desember mendatang, para pimpinan KPK harus menjadikan kasus Muhaimin sebagai ‘bonus’ kariernya di KPK maupun ‘bonus’ akhir tahun buat masyarakat, terutama masyarakat antikorupsi. Apalagi disebut-sebut KPK sudah punya alat bukti yang kuat dalam kasus Muhaimin, di antaranya cctv, apalagi yang harus diragukan.

“Jika Muhaimin menghindar, KPK bisa melakukan pemanggilan paksa. Jadi daripada mempermasalahkan Firli, orang-orang yang merasa punya kuasa di KPK, lebih baik fokus melakukan pemanggilan paksa pada Muhaimin agar kasusnya tuntas, sebelum akhir tahun 2019,” pungkasnya.¬†(*/oko)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *