Inilah 50 Anggota DPRD Kota Depok Priode 2014-2019 – Poskota.co

Inilah 50 Anggota DPRD Kota Depok Priode 2014-2019

15DPRD KOTA DEPOKPOSKOTA.CO – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok menggelar rapat pleno (12/5) untuk menetapkan anggota DPRD Kota Depok terpilih. Dari hasil Pemilihan Umum Legislatif silam, menetapkan bahwa sebanyak 50 anggota DPRD untuk priode 5 tahun ke depan (2014-2019).
Inilah nama 50 anggota DPRD Kota Depok berdasarkan Dapil;

Dapil 1 – Cimanggis

Sri Utami (PKS)
Veronica (PDIP)
Indah Haryani (PDIP)
Yeti Wulandari (Gerindra)
Edi sitorus (Demokrat)
Titi Sumiati (PAN)
Sri Kustiani (PPP)

Dapil 2 – Cilodong & Tapos

Sasmita (Nasdem)
Qutifa Wijaya (PKS)
Siti Sutinah (PDIP)
Rudi Kurniawan (PDIP)
Nurhasim (Golkar)
Hamzah (Gerindra)
Rienova Seri (Gerindra)
Muhamad Taufik (Demokrat)
Igun Sumarno (PAN)
Bernat (Hanura)

Dapil 3 – Cipayung, Sawangan dan Bojongsari

Slamet Riadi (PKB)
Zeni Faizah (PKS)
Yuni Indriani (PDIP)
Mat Arif (PDIP)
Babay Suhaemi (Golkar)
Muhamad Sakam (Gerindra)
Iing Hilman (Gerindra)
Pradana Mulya (Demokrat)
Lahmudin Abdulah (PAN)
Qonita (PPP)

Dapil 4 – Beji, Cinere & Limo

Farida Rahmayanti (PKS)
Harmanto (PDIP)
Sahat Farida Berlian (PDIP)
Tajudin Tabri (Golkar)
Muhamad HB (Gerindra)
Hj Resqi (Gerindra)
Nurhasan (PAN)
Makmun Abdulah (PPP)
Nurjaman (Hanura)

Dapil 5 – Sukmajaya

Muhamad Saparyono (PKS)
Rahmin Sihaan (PDIP)
Agustina Simanjutak (PDIP)
Juanah Sarmili (Golkar)
Turiman (Gerindra)
Endah Winarti (Demokrat)
Azhari (PAN)

Dapil 6 – Pancoran Mas

Muhamad Hafid Nasir (PKS)
Hendrik Tangke Alo (PDIP)
Supriatni (Golkar)
Edi Masturo (Gerindra)
Siti Nurjanah (Demokrat)
Fitri Haryono (PAN)
Mazhab HM. (PPP)

(Hakim Moesthaf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.