MENINGKATKAN KUALITAS PENEGAKAN HUKUM DENGAN E-TILANG – Poskota.co

MENINGKATKAN KUALITAS PENEGAKAN HUKUM DENGAN E-TILANG

POSKOTA.CO – Program reformasi hukum terutama dalam penanganan tindak pidana ringan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KSP, Kompolnas, ombudsman, LSM, Media, Perbankan, dan pihak-2 terkait lainya berupaya membangun program Elang ( E- Tilang).

ilustrasi
ilustrasi

E Tilang : merupakan upaya peningkatan kualitas penegakkan hukum di bidang lalu lintas. Para pelanggar dapat mengambil pilihan untk langsung membayar denda pelanggaranya ke bank tanpa harus hadir sendiri untuk sidang ke pengadilan. Spirit dr e – tilang adalah :

1. Kemanusiaan, edukasi dalam rangka membangun budaya tertib berlalu lintas
2. Mencegah kecelakaan/ kemacetan sbg dampak dr pelanggaran2lalu lintas
3. Melindungi pengguna jalan lainya agar ttp dpt berlalu lintas dg aman selamat tertib dan lancar
4. Memberikan pelayanan prima kepada pelanggar, dalam proses penegakkan hukum sehingga bisa berjalan cepat, tepat, akurat, transparan, akun tabel + mudah diakses
5. Sebagai bentuk reformasi birokrasi, inisiatif anti korupsi + restorative justice

E- Tilang didukung sistem2 yang berbasis IT untk sistem filling + recording (back office, aplikasi + network) dari : kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bank yang disinergikan untk memberikan pelayanan prima di bidang : informasi, administrasi, hukum, keamanan, keselamatan, maupun kemanusiaan. Penulis Chryshnanda DL. Kabidbin Gakkum Korlantas Polri 24cris

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)