KASUS KOPI MIRNA BERSIANIDA, SEDOTAN TAK DAPAT DIJADIKAN BUKTI – Poskota.co

KASUS KOPI MIRNA BERSIANIDA, SEDOTAN TAK DAPAT DIJADIKAN BUKTI

POSKOTA.CO – Vietnamesse Ice Coffe (VIC) yang disajikan untuk Wayan Mirna telah ada sedotan di dalam gelasnya. Pegawai Kafe Olivier, Agus Triono, yang mengantarkan kopi menyebut, saat dia antarkan sedotan masih berada di samping gelas.

“Sedotannya ada di bawah, samping gelas,” kata Agus dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (20/7).

Agus memastikan apa yang dilihatnya karena memang prosedurnya seperti itu. Costumer sendiri yang akan menaruh sedotannya. “Kita enggak boleh mengaduknya,” tutur saksi Agus Triono.

Saat ditanya apakah melihat Jessica meletakkan sedotan di gelas Mirna, Agus menjawab tidak melihat. “Tidak pak,” jawab saksi Agus.

Sesaat sebelumnya, Agus menuangkan air panas ke VIC pesanan Mirna. Agus menganggap Jessica adalah costumer yang akan meminum kopi tersebut, karena prosedurnya air baru akan dituang ketika costumer telah tiba. “Karena saya menganggap sudah ada orang di situ. Kalau belum ada saya cari dulu pasti,” ujar Agus beri kesaksian.

Saat itu, menurut Agus, belum ada perubahan warna dan masih seperti warna kopi pada umumnya. Hanya saja setelah Mirna ditemukan tergeletak, kopi diketahui Agus telah berubah warna menjadi seperti kunyit.

Sedotan Tak Jadi Bukti
Sementara tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso mempertanyakan ke mana sedotan yang dipakai mengaduk kopi VIC untuk Mirna, sehingga tak dapat dijadikan bukti di persidangan. Selain itu, ditanya pula mengenai air panas yang dipakai menyeduh VIC, namun tak dihadirkan di ruang sidang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ardito menjelaskan, sedotan yang dimaksud memang diketahui hilang, dan pada akhirnya tak dapat dijadikan bukti. Mengenai kenapa bisa hilang, Ardito mengatakan, akan dijawab oleh pegawai Kafe Olivier yang akan bersaksi Kamis (21/7) besok. “Awalnya kami pun juga pengen tahu ada apa dengan sedotan itu. Bahkan kami juga mempertanyakan ke mana sedotan itu. Tapi kalau sedotan tidak ada, apa harus diadakan? Kan akan mengaburkan fakta,” ujar Ardito sambil menambahkan, jadi jika sedotan tidak ditemukan. Ke mana sedotan itu? Semoga besok waktunya cukup untuk mendengarkan saksi yang bisa menjelaskan ke mana sedotan itu.

Mengenai air panas yang dipakai menyeduh kopi, Ardito menjelaskan, air panas itu bukan tak dijadikan bukti, namun air tersebut berada di laboratorium, dan memang tidak dibawa di persidangan hari ini. “Besok bisa dijelaskan oleh saksi-saksi yang kompeten untuk menjelaskan itu. Besok akan ada empat orang saksi yang akan dipanggil. Besok akan terjawab ke mana sedotan, ke mana air panas,” tutur Ardito.

Selain air panas, ada bukti lain yang disimpan di laboratorium? “Barang bukti memang harus disimpan di lab. Sebenarnya kami perlu menjaga kualitas itu semaksimal mungkin. Kami titip di labfor. Ada kopi, lambung, hati, kopi dalam gelas, dalam botol, pembanding,” pungkas Ardito.

Keluarga Mirna Optimis
Sementara itu, pihak keluarga Mirna tetap optimis bahwa kebenaran akan terungkap, meski hingga saat ini belum ada rekaman CCTV yang secara gamblang mengungkapkan kapan Jessica Kumala Wongso menaruh sianida di Vietnamesse Ice Coffe (VIC) yang diminum Wayan Mirna. “Banyak lah itu (CCTV belum diputar-red). Saksinya masih puluhan nanti. Allah tuh Mahabesar. Allah tunjukkan tuh. Kalau enggak ada (bukti), kita enggak ada sidang begini,” ujar ayah Mirna, Darmawan Salihin, usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (20/7).

Darmawan mengatakan, sehebat apa pun lawyer yang mendampingi Jessica, jika sudah ada bukti, maka kebenaran akan sulit ditutupi. Saat ini Jessica didampingi tim kuasa hukum yang diketuai Otto Hasibuan. “Lawyernya sudah mulai ciut kan. Dia bilang kalau salah silakan dihukum kalau enggak dilepasin. Ngapain ngomong begitu lawyer. Maju terus dong. Tambah lagi aja yang kayak Pak Otto, 10-20 tidak apa-apa. Percuma enggak ada efek. Karena ini ada fakta,” jelas Darmawan.

Darmawan tetap yakin, pada saatnya nanti akan terbukti siapa yang membunuh anaknya. “Ini pertama kali di dunia, nanti polisi kita itu akan dibuktikan benar-benar hebat. Ternyata bisa dibuktikan ini, yang dibilang scientific investigation. Kalau misal dia banyak bohong, dia bunuh diri dia sendiri. Kita lihat aja nanti persidangannya,” pungkas Darmawan. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)