FORMASU MINTA MENDAGRI URUNGKAN MENSAHKAN NURHAJIZAH SEBAGAI WAGUB SUMUT – Poskota.co

FORMASU MINTA MENDAGRI URUNGKAN MENSAHKAN NURHAJIZAH SEBAGAI WAGUB SUMUT

POSKOTA.CO – Dianggap bermasalah, Formasu minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak mengesahkan Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut). “Stabilitas politik bakal memanas,” tandas Ketua Forum Masyarakat Sumatera Utara (Formasu), Dody Ispriandy, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (30/10).

Selain itu kata Dody, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Rabu 18 Oktober 2016 memerintahkan menunda jadwal sidang paripurna pemilihan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) pada 24 Oktber 2016 sampai ada keputusan hukum tetap.

Putusan PTUN Jakarta dalam surat Penetapan No.219/G/2016/PTUN-JKT tersebut ditandatangani oleh Panitera PTUN Jakarta, Wahidin SH,MM yang mengabulkan gugatan gugatan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) DPD Suatera Utara.

“Harusnya ini warning, banyaknya persoalan yang akan terjadi dengan dipaksaknya pemilihan dilangsungkan. DPRD Sumut tidak patuh pada putusan PTUN. Inikan persoalan besar yang tidak diindahkan DPRD itu,” katanya.

Nurhajizah
Nurhajizah


DIPAKSAKAN

Dimana sebelum proses pemilihan yang terkesan dipaksakan Pansus Wakil Gubernur Sumut, Ketua DPD PKNU Sumatera Utara telah menyampaikan salinan putusan PTUN kepada DPRD Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara, Kamis (20/10).

Kuasa Hukum PKNU Sumut, Dirzy Zaidan SH, MH menyebut selama ini panitia khusus (Pansus) pengisian kursi calon wakil gubernur menjadikan surat Kemendagri No 122.12/5718/OTDA sebagai landasan kerja. “Putusan PTUN Jakarta ini menunda berlakunya surat Kemendagri, ketika surat itu sudah ditunda, maka tidak ada lagi dasar Pansus melaksanakan pemilihan Wakil Gubernur Sumatera Utara,” kata Dirzy ketika itu.

Berdasarkan putusan PTUN, PKNU Sumut meminta semua pihak mulai dari Pansus Wagusbsu, DPRD Sumut dan Gubernur Sumut untuk mematuhi putusan hukum tersebut dengan menghentikan atau menunda sidang paripurna pemilihan Wagub Sumut yang dijadwalkan tanggal 24 Oktober 2016 dihentikan.

ADA 4 POINT

Ada 4 point penting yang menjadi putusan PTUN Jakarta. Pertama, mengabulkan permohonan penggugat. Kedua, memerintahkan kepada tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan surat no 122.12/5718/OTDA tertanggal 4 Agustus 2016 perihal mekanisme pengisian Wakil Gubernur Sumut sampai ada putusan pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain dikemudian hari.

Ketiga, menunda pembebanan biaya perkara yang timbul oleh akibat penetapan penundaan ini sampai dengan putusan akhir. Keempat, memerintahkan kepada PTUN Jakarta untuk memberitahukan berlakunya penetapan ini kepada pihak-pihak yang bersengketa.

“Kenyataannya, paripurna pemilihan Wagub Sumut itu tetap dilangsungkan sehingga banyak hal yang semestinya tidak terjadi didalam sidang terhormat. Lihat saja anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan merampas palu sidang,” katanya.

Perampasan palu oleh politisi PDIP itu, karena dinilainya sidang paripurna tersebut cacat hukum, dan hal lain juga diindikasinya ada “suap” dalam pemilihan wakil gubernur yang akan dilaporkannya pada, Senin (31/10).

BIJAK

“Untuk itu, Mendagri harus bijak menanggapi suasana yang terjadi di Medan. Putusan PTNU untuk menunda pelaksanaan pemilihan wagub dan adanya indikasi suap itu harus diselesaikan KPK demi kemajuan Sumut. Jadi Mendagri tidak perlu mesahkan Nurhalijah sebagai wagub Sumut,” ujar Dody.

Lebih lanjut dikatakannya, Formasu mendorong Sekretaris Komisi C DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan yang berinisiatif melaporkan indikasi suap tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Formasu ikut mengawal laporan ke KPK itu. Kami tidak ingin semua pemimpin di Sumut bermasalah dan menjadi tahanan KPK. Ini memalukan seluruh masyarakat Sumut dimanapun yang terlanjur di cap sebagai terkorup. Kami tidak mau fenomena SUMUT (Semua Urusan Mesti Uang Tunai), itu harus kita hapus,” terang Dody.

Kenyataannya, DPRD Sumut tetap menyelenggarakan pemilihan pemilihan wagub Sumut untuk periode 2013-2018., Senin (24/10), dengan calon HM Idris Lutfi yang diusulkan PKS dan Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung yang dicalonkan Partai Hanura.

Dalam pemilihan tersebut, Nurhajizah Marpaung dinyatakan sebagai pemenang setelah meraih 68 suara dari 88 anggota DPRD Sumut yang hadir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)