UNAIDS: 38 JUTA ORANG DI DUNIA TERINFEKSI HIV – Poskota.co

UNAIDS: 38 JUTA ORANG DI DUNIA TERINFEKSI HIV

POSKOTA.CO – Menurut laporan United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) yang diluncurkan di ibu kota Namibia, Windhoek, Senin (21/11), sekitar 38 juta orang di seluruh dunia hidup dengan HIV pada 2015.

Laporan berjudul “Get on the Fast-Track: The Life-Cycle Approach to HIV” itu menyebutkan, di antara 38 juta orang yang hidup dengan HIV itu ada 18 juta perempuan dan 1,8 juta anak berusia kurang dari 15 tahun.

Tahun 2015 saja, menurut laporan tersebut, ada lebih dari dua juta infeksi baru, 150.000 di antaranya pada anak berusia di bawah 15 tahun.

Sekitar 1,1 juta orang, termasuk 110.000 anak usia di bawah 15 tahun, meninggal dunia karena sakit terkait AIDS pada 2015.

unaidsLaporan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani infeksi HIV dan AIDS itu menyatakan, di Sub Sahara Afrika saja ada 5.700 infeksi baru per hari sepanjang 2015.

Sebagian besar negara sudah menjalankan program untuk memastikan mereka yang terinfeksi mendapatkan pengobatan tanpa penundaan.

Program-program pengobatan telah menjangkau 18 juta orang dengan HIV pada Juni 2016, termasuk 910.000 anak.

“Jika upaya ini bertahan dan meningkat, dunia akan berada di jalur mencapai target memberikan pengobatan kepada 30 juta orang pada 2020,” demikian laporan tersebut.

Program pengobatan melihat 5,8 juta orang berusia 50 tahun lebih yang hidupnya lebih panjang dan jumlah itu diproyeksikan naik menjadi 8,5 juta orang pada 2020.

Direktur Eksekutif UNAIDS Michel Sidibe mengatakan, sudah ada kemajuan besar dalam penanganan HIV meski tantangan-tantangan baru muncul.

Jumlah infeksi baru yang pada 2000 sebanyak 3,2 juta sudah berhasil diturunkan menjadi 2,1 juta pada 2015 dan diproyeksikan turun menjadi 0,5 juta saja pada 2020.

Orang dengan HIV yang diproyeksikan mendapat layanan pengobatan pada 2020 sebanyak 30 juta, naik dari hanya satu juta pada 2000 dan 18,2 juta tahun lalu.

Kematian terkait AIDS menurut perkiraan UNAIDS juga bisa turun menjadi 0,5 juta pada 2020 dari 1,1 juta tahun 2015.

Bahkan bentuk-bentuk pengobatan pun, menurut laporan lembaga itu sudah membaik, dari delapan pil per hari pada 2000 menjadi hanya satu pil per hari tahun 2015.

Pada 2020, menurut laporan itu, hanya akan ada suntikan tunggal untuk tiga bulan.

“Jika kita tidak bertindak sekarang, kita berisiko menghadapi kemunculan kembali dan resistensi. Kita melihat ini dengan TB. Kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama,” kata Sidibe sebagaimana dikutip kantor berita Xinhua. (*/antara)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara