SENIMAN ANTARA HIDUP DAN PASCAKEMATIANNYA – Poskota.co

SENIMAN ANTARA HIDUP DAN PASCAKEMATIANNYA

 

Brigjen Pol Crisnanda Dwi Laksana

POSKOTA.CO – Seniman sebagai sosok penggagas sampai dengan penghasil karya seni hidup kadang seperti dalam kematiannya. Namun ada pula hidup kembali pascakematianya.
Seniman yang hidup dalam kematiannya, karyanya hampir-hampir tidak mendapat apresiasi atau bahkan dianggap sesuatu yang sama sekali berada di posisi pelengkap penderita saja dalam kehidupannya. Hidup dalam tantangan dan tanggung jawab untuk bertahan hidup dan memberi kehidupan bagi diri dan keluarganya.
Seniman yang kebagian atau kejatuhan keberuntungan bisa menikmati hidup dari karya seninya. Mampu membuka art shop, galeri bahkan museum. Namun yang perlu dipertanyakan, bagaimana pascakematian sang seniman.

Karya yang ditinggalkan sangat luar biasa, namun tatkala tidak ada yang mampu merawat atau melestarikan tentu akan rusak sekarat atau bahkan hancur berantakan. Ini semua mungkin perlu perhatian serta penanganan dari yang berkuasa atau pemegang kekuasaan. Apa pun alasanya karya-karya sang seniman menjadi bagian dari suatu peradaban.

Tatkala penguasa dan pemegang kewenangan di bidang seni budaya pariwisata tidak peduli atau bahkan tidak tahu apa yang namanya melestarikan menumbuhkembangkan, maka dapat dipastikan pascakematian sang seniman tinggal kenangan. Yang menikmati tetap saja yang beruang dan memiliki kemampuan mengelola, sehingga terus dapat meneguk hasil karya sang seniman.

Tak jarang seniman dihargai dan dihormati karyanya pascakematiannya. Ini hidup pascakematiannya. Apalah guna pula ketika hanya sebatas barang pasar atau dagangan belaka. Tetap saja sang seniman kebagian nama bahkan doa pun sesekali saja. Lagi-lagi konsep mencerdaskan kehidupan bangsa adalah bagian dari tata kelola kehidupan sosial kemasyarakatan. Yang dapat diimplementasikan untuk tumbuh dan berkembang melalui masyarakat yang sadar wisata.

Di berbagai negara maju, mereka menjual karya para senimanya dalam kemasan sejarah, permuseuman dan berbagai salinan karya-karya mereka, sehingga yang originalnya tetap berada di museum. Permuseuman bagai mal yang menjadi standar peradaban dan kebudayaan. Untuk edukasi dan menjadikan model manusia yang berbudi pekerti.

Museum bukanlah pajangan atau tinggalan orang mati atau yang pernah hidup. Museum merupakan wahana apresiasi untuk tetap hidup bahkan lestarinya manusia-manusia yang mengukir sejarah dan berjuang untuk terus adanya suatu kehidupan manusia.

Penguasa tatkala ia memahami manusia yang dipimpinnya, maka apa yang menjadi karsa, rasa, karya dan cipta manusia menjadi bagian penghormatan terhadap leluhur. Bung Karno mengatakan jas merah (jangan sampai melupakan sejarah). (*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.