RUKUN AGAWE SANTOSA, CRAH AGAWE BUBRAH – Poskota.co

RUKUN AGAWE SANTOSA, CRAH AGAWE BUBRAH

POSKOTA.CO – Rukun merupakan konsep penting di dalam merawat dan menumbuh kembangkan kebhinekaan di Indonesia. Rukun tetangga (RT) sebagai wadah kerukunan antar tetangga, sebagai wujud komunitas antar keluarga yg menjadi tetangga dalam satu lingkungan kecil.

Rukun warga (RW) sebagai wadah komunitas RT. Konsep rukun merupakan landasan hakiki bagi berlangsungnya suatu komunitas, termasuk dalam keluarga. Ketidak rukunan membuat kehancuran atau bubrah, dan tatkala terjadi rukun akan dapat menjadikan sejahtera atau santosa.

Konsep rukun dicederai adanya konflik perebutan sumber daya atau perebutan pendistribusian sumber daya. Konflik komunal maupun konflik sosial memerlukan solidaritas dan legitimasi atas tindakanya.

Untuk mendapatkan legitimasi dan solidaritas yang cepat dan mudah adalah memanfaatkan issue 2 yang berkaitan dengan primordial, disini rukun menjadi terabaikan sebagai passion hidup bersama.

sekarang ini banyak orang menyebutkan RT RW sebagai petunjuk alamat tempat tinggal atau tempat2 tertentu, namun tanpa sengaja melupakan atau tidak melihat konsep rukun sebagai basicnya. Rukun sering kali dianggap kuno, angin lalu dan tidak populer lagi.

Rukun sebagai passion kebhinekaan merupakan suatu upaya merekatkan perbedaan, mengerem potensi-2 konflik. Rukun sebagai filosofi merupakan kesadaran tanggung jawab dan disiplin atas kesepakatan-2 yg dibuatnya. Rukun sebagai bentuk penerimaan pengakuan dan penghargaa antar sesama dalam keberagaman.

Kerukunan bisa juga karena kebagian. Diam tenang tatkala ada kepastian dalam pembagian sumber daya. Mendukung karena memperoleh bagian.

Proses mendapàtkan bagian ini yg semestinya dilihat dari kinerja atau prestasi kerjanya, tidak boleh lagi gebyah uyah dengan pola karitas atau sedekah atau ala preman sebagai buluh bekti glondong pangareng areng.

Hal terpenting lagi issue ketidak adilan hingga pelecehan ini akan menjadi issu untuk merusak kerukunan. Di dalam bahasa jawa dikenal asu gedhe menang kerahe. Siapa saja yang punya kekuatan besar akan menjadi pemenang dalam perebutan sumber daya.

Keroyokan akan menjadi pilihan untuk mengoyak kerukunan. Siapa saja yg mengingatkan atau mencegah niatnya akan berpikir dua kali setidaknya. Apakah berbuat atau memilih diam.

Penjahat dengan orang baik lebih banyak orang baik. Hanya saja yg sedikit ini dominan dan mendominasi dan memiliki nyali lebih tinggi. Mayoritas yg diam ini bukanlah kalah, bisa banyak pertimbangan untuk menentukan tindakan. Tatkala ada solidaritas maka mayoritas diam ini bisa bangkit melawan dengan cara-2 yang bisa dikategorikan sebagai civil disobidience atau pembangkangan sipil.

Rukun walau bagaimana tetap merupakan unsur penting sebagai passion untuk merawat kebhinekaan. Yang semestinya menjadi landasan untuk terus memelihara kesatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan untuk terus dapat hidup bersama. – Brigjen Crisnanda Dwi Laksana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)