harmono 08/09/2019


Oleh: Brigjen Pol Dr Chryshnanda Dwilaksana MSi

ROAD safety dapat dipahami maknanya sebagai lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Policing dapat dipahami sebagai pemolisian yaitu segala usaha dan upaya kepolisian pada tingkat manajemen maupun operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk memelihara keteraturan sosial. Sejalan dengan konsep tersebut maka road safety policing dapat dipahami sebagai pemolisian untuk mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Mengapa lalu lintas dituntut aman, selamat, tertib, dan lancar? Karena lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Lalu lintas sebagai refleksi budaya bangsa, dan sebagai cermin tingkat modernitas. Fungsi kepolisian di dalam menangani lalu lintas dapat dikategorikan sebagai berikut:

  1. Edukasi yang ditujukan untuk memberikan pencerahan atau transformasi pengetahuan keterampilan, kepekaan, dan kepedulian akan keselamatan bagi dirinya maupun orang lain.
  2. Rekayasa lalu lintas dalam konteks lalu lintas merupakan rekayasa terbatas berkaitan dengan pengoperasionalan jalan untuk mampu melakukan manajemen: kebutuhan, kapasitas, prioritas, kecepatan, dan emergency.
  3. Registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor yang ditujukan untuk: a. Legitimasi kompetensi (pengemudi), legitimasi keabsahan asal-usul kendaraan dan kepemilikannya; b. Legitimasi pengoperasionalan kendaraan bermotor maupun pengemudi dlm berlalu lintas; c. Mendukung forensik kepolisian; d. Mendukung penegakan hukum maupun fungsi kontrol; e. Memberikan pelayanan prima di bidang road safety.
  4. Penegakan hukum yang dilandasi spirit: a. Pencegahan; b. Melindungi, melayani, mengayomi korban, dan pencari keadilan; c. Membangun budaya tertib berlalu lintas; d. Edukasi. Penegakan hukum lalu lintas untuk penanganan pelanggaran lalu lintas dilakukan sistem tilang. Adapun untuk penanganan kecelakaan dengan proses penyidikan.
  5. Pusat K3I (komunikasi, koordinasi, komando, pengendalian, dan informasi). Road safety dioperasionalkan secara aktual dan virtual yang semua itu di-K3I-kan melalui back office atau operation room untuk menggerakkan manajemen: kebutuhan, kapasitas, prioritas, kecepatan, maupun emergency. Sebagai pusat analisis data dan integrasi data yang akurat ontime dan realtime. Landasan sistem K3I ada peta digital dengan berbagai informasi yang menjadi unsur lalu lintas.
  6. Koordinator pemangku kepentingan lalu lintas pada tingkat operasional. Tatakala membicarakan lalu lintas polisi di lapangan, polisi boleh dikatakan sebagai pilarnya, karena polisi sebagai aparat penegak hukum di tempat umum. Para pemangku kepentingan memiliki fungsi masing-masing, namun tatkala melakukan upaya paksa atau pengaturan atau penegakan hukum wajib didampingi oleh polisi. Implementasi ini dapat dilihat pada posko operasi-operasi bersama maupun kegiatan RSPA ( road safety partnership action).
  7. Rekomendasi dampak lalu lintas. Dalam kegiatan-kegiatan pembangunan perbaikan atau hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur dan sistem-sistemnya berdampak pada gangguan atau hambatan terhadap road safety. Polisi bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya melakukan analisis dan evaluasi dampak lalu lintas, serta memberikan rekomendasi sebagai solusi atau langkah tindaknya.
  8. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS).

Kedelapan fungsi tersebut dimanaj pada sistem manajerial pada ranah birokrasi maupun masyarakat.

Pada ranah birokrasi dikategorikan sebagai berikut: a. Kepemimpinan; b. Administrasi (POAC/ planning organizing actuating and controlling), SDM, sarpras, anggaran); c. Operasional yang bersifat (rutin, khusus maupun kontijensi); d. Capacity building.

Pada ranah masyarakat: a. Kemitraan; b. Pelayanan publik di bidang: keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi, dan kemanusiaan; c. Pemecahan masalah kontraproduktif yang berdampak pada terjadinya masalah lalu lintas; d. Networking atau pembangunan jejaring.

Benang merah antara kerja polisi pada ranah birokrasi maupun masyarakat inilah yang dapat dikatakan sebagai pemolisian atau policing. Pola pemolisian dapat dikategorikan yang berbasis:

  1. Wilayah.
  2. Fungsi.
  3. Dampak masalah.

Pola pemolisian tersebut fokus pada road safety atau terwujud dan terpeliharanya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Yang implementasinya secara aktual dan virtual di era digital sekarang ini didukung dalam sistem online yang disebut sebagai IT for road safety.

IT for road safety yang dibangun dan dioperasionalkan dalam road safety policing merupakan sistem back office, aplication dan network untuk mendukung program inisiatif antikorupsi, reformasi birokrasi dan mewujudkan pelayanan yang prima, yaitu pelayanan publik yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses.

Program IT for road safety secara keseluruhan dimanaj melalui smart management, yang diawaki oleh cyber cops. Pada sistem smart management hasil kerjanya dapat dilihat pad produk infografis atau dalam statistik yang dinamis ontime dan realtime. Sistem operasional IT for road safety adalah sebagai berikut:

  1. TMC (traffic management centre) untuk mendukung road safety management.
  2. SSC (safety and security centre) untuk mendukung safer road.
  3. ERI (electronic registration and identification) untuk mendukung safer vehicle.
  4. SDC (safety driving centre) untuk mendukung safer road users.
  5. Intan (intellegence traffic analysis) untuk mendukung post crash care.

Kelima hal tersebut dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dibangun E-TLE (electronic traffic law enforcement) dengan dukungan program TAR (traffic attitude record) sebagai catatan perilaku berlalu lintas dan de merit point system pada sistem perpanjangan SIM.

Untuk pemberdayaan media dan sistem intelegent transportation system dibangun IRSMM (intellegence road safety media management).

IT for road safety merupakan landasan pembangunan sistem big data menuju sistem pelayaan satu pintu atau one gate service. Di samping itu juga bisa membantu program pemerintah:

  1. ERP (elektronik road pricing) atau jalan berbayar.
  2. ETC (electronic toll collecting).
  3. E-parking.
  4. E-samsat.
  5. E-goverment dan E-banking, dan sebagainya.

Tujuan road safety policing dan tingkat keberhasilanya dapat dilihat dari:

  1. Indeks tingkat aman selamat tertib dan lancarnya lalu lintas.
  2. Indeks tingkat meningkatnya kualitas keselamatan, dan menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan.
  3. Indeks terbangunnya budaya tertib berlalu lintas.
  4. Indeks pelayanan prima di bidang lalu lintas.

Keempat poin di atas merupakan suatu sistem tolok ukur kuantitatif dinamis yang mampu menunjukkan tingkat kualitas profesionalisme tingkat modernitasnya serta tingkat kepercayaan publik. (Penulis adalah Dirkamsel Korlantas Polri)

 

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*