PURWAKARTA LIBATKAN PERWIRA TNI-POLRI JADI PENGAJAR IDEOLOGI PANCASILA – Poskota.co

PURWAKARTA LIBATKAN PERWIRA TNI-POLRI JADI PENGAJAR IDEOLOGI PANCASILA

Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi

POSKOTA.CO – Pemerintah Kabupaten Purwakarta menggulirkan pola pendidikan aplikatif untuk menanamkan pendidikan ideologi Pancasila dan kebangsaan serta toleransi, bahkan perwira TNI dan Polri juga akan ikut dilibatkan.

Bukan guru biasa yang didatangkan, melainkan para praktisi seperti para perwira TNI, Polri, PNS, hingga tokoh-tokoh keagamaan. Praktisi tersebut dinilai memiliki integritas wawasan kebangsaan dan memahami Pancasila.

“Materi ini lebih pada modifikasi pelajaran PPKN di sekolah. Nanti mereka para perwira juga tenaga ahli itu akan mengajarkan bukan hanya teori, tapi lebih pada aplikatif,” kata Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Rabu (7/12).

Menurut Bupati, saat ini generasi yang memiliki ideologi dan rasa toleransi yang kuat hanya tersisa pada rentan usia 40 tahun ke atas. Generasi tersebut masih mendapatkan penguatan ideologi dan toleransi di era Presiden Soekarno dan Soeharto. Sementara di bawah generasi itu tidak lagi memiliki landasan yang kuat.

“Karena itu bukan tidak mungkin dalam hitungan kurang dari 20 tahun Indonesia akan semakin terpuruk digempur melalui isu-isu yang kini tengah berkembang,” ujar Kang Dedi, sapaan akrab Bupati Purwakarta ini.

Kang Dedi mencontohkan, pada era dia sekolah pendidikan ideologi Pancasila dan toleransi tidak hanya didapat melalui teks namun juga praktek. Dari segi teks, anak-anak diharuskan menghafal butir-butir Pancasila, sementara dalam praktek mereka diharuskan terlibat dalam kegiatan gotong-royong.

“Berani bertaruh, saat ini anak-anak hanya memahami Pancasila dalam bentuk gambar burung Garuda. Sementara pemahaman mereka terhadap isi Pancasila tidak dimengerti secara utuh,” imbuhnya.

Saat ini, lanjut Bupati, penjaga keutuhan bangsa yang secara utuh melakukan screening terhadap ideologi Indonesia hanya jajaran TNI dan Polri.

“Jadi itu salah satu alasan mengapa kita libatkan TNI dan Polri. Teknisnya bukan hanya para perwira tapi bintara yang memiliki interitas pun akan dilibatkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Dedi mengutarakan, pendidikan tersebut akan mulai bergulir pada Januari 2017 mendatang. Pasalnya saat ini kurikulum pendidikan tersebut masih dalam tahap ‘modifikasi’ dengan melibatkan pakar dari Universitas Indonesia (UI) dan para perwira TNI dan Polri, juga unsur sipil seperti PNS, guru dan tokoh agama.

“Kita mulai pendidikan ini dari tingkat SMP dan SMA. Walau pun SMA sudah kewenangan provinsi tapi kita akan coba karena mereka masih anak-anak Purwakarta yang membutuhkan itu,” bebernya.

Rencananya pendidikan ‘modifikasi’ tersebut akan diajarkan pada pelajar setiap Senin sejalan dengan program pendidikan di Purwakarta, ‘Senen Ajeg Nusantara’. (*/dtk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - BRI Cabang Kabupaten Majene mangkir dari panggilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan klarifikasi terkait raibnya tabungan warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar di Bank BRI Cabang Majene. "Kami sudah melakukan panggilan kepada Kepala Bank BRI Majene untuk melakukan klarifikasi atas raibnya tabungan warga di BRI Majene, namun Bank BRI Majene mangkir dari panggilan," kata Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulbar, Muhammad Sukriadi Azis S,Ip di Mamuju, Jumat. Ia mengatakan, Ombudsman kembali memanggil Kepala BRI Cabang Majene sampai pada panggilan ketiga dan bila belum diindahkan panggilan yang ketiga maka akan dilakukan pemanggilan paksa dengan melibatkan aparat kepolisian. "Kami akan lakukan panggilan sesuai dengan kewenangan Ombudsman Sulbar kami harap BRI Majene bersedia menerima panggilan Ombudsman Sulbar," katanya. Menurut dia, Ombudsman Sulbar telah menerima laporan nasabah BRI Majene yang tabungannya raib di BRI Majene sebanyak Rp400 juta, raib, "Kami telah menerima laporan dari seorang warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, atas nama Subli Sukardi, yang mengaku uang tabungannya raib senilai Rp400 juta, di Bank BRI Cabang Majene, sehingga kita panggil BRI Majene melakukan klarifikasi," katanya. Ia mengatakan, warga itu menyampaikan jika uangnya raib diduga karena telah terjadi penggelapan dana di Bank BRI Majene. "Pelapor mengaku bahwa diduga salah seorang oknum pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Majene, telah bersekongkol dengan staf Bank BRI Majene, mencairkan tabungannya sehingga tabungannya raib," katanya. Menurut dia, uang tabungan pelapor telah ditarik sebanyak tiga kali direkeningnya sehingga tabungannya itu raib sejak bulan Juli tahun 2013. Ia menyampaikan bahwa atas laporan tersebut maka pihak Ombudsman Sulbar menindaklanjutinya dengan memanggil Kepala BRI Majene dan melakukan pemeriksaan terhadap staf Bank BRI dan oknum PNS yang dimaksud, namun yang dipanggil ternyata mangkir.