PANEN RAYA POLITIK ULAR TANGGA – Poskota.co
Saturday, September 23

PANEN RAYA POLITIK ULAR TANGGA

POSKOTA.CO – Permainan Ular Tangga tergantung dari hasil lemparan dadu. Tatkala hasil lemparan dadu membawa keberunungan maka akan cepat melaju melampaui jalur-2 biasa yang dilalui satu persatu. Ada kalanya hasil dari lemparan dadu tidak menguntungkan langkahnya justru membuatnya turun beberapa level di bawahnya.

Permainan Ular Tangga dimainkan secara untung-2an dari hasil lemparan dadunya. Analogi Permainan Ular Tangga ini bisa saja untk refleksi kehidupan manusia, salah satunya yang berkaitan dengan politik.

Politik merupakan bagian dari sistem untuk menguasai, mendominasi, memberdayakan dan berbagai hal yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup berbangsa + bernegara, untk dapat hidup tumbuh dan berkembang, bisa juga malah menjadi sebaliknya. Rusak, hancur + matinya kehidupan.

Dalam hidup bersama dari berkeluarga hingga dalam berbangsa dan bernegara tatkala hal2 primordial masih menjadi issue penting, dan digunakan sebagai cara-2 memperoleh atau menjatuhkan akan menjauhkan dari logika.

Emosional, spiritual akan mendominasi dan mengabaikan logika bahkan parah lagi semua ingin disamakan. Mengatas namakan, mencatut nama, ini sesuatu yang dapat membutakan mata hati, pikiran + perasaan manusia. Hukum yang menjadi kesepakatan bersama bisa saja dikesampingkan karena ada tekanan, ancaman, dan pemaksaan.

ilustrasi
ilustrasi

Politik Ular Tangga bisa dikategorikan politik Ular dan politik tangga. Politik Ular dikategorikan sebagai politik yang sarat dengan hasutan, ancaman, pemaksaan, cara-2 preman + gerombolan, kekerasan, fitnah, politik uang, dsb.

Kekuasaan Bagai dagangan diperebutkan dengan cara jual beli. Semua dikendalikan atas nama uang. Apapun topengnya ada uang untuk solidaritasnya. Pamrih, siapa memodali akan mencari kembalian + keuntungan sesudah berkuasa. Apa yg ada akan diembat, disikat, dibabat dan dilahapnya. Tandus sumber daya dibuatnya.

Tatkala yang mempunyai massa dan bisa memenuhi selera pemesanya akan semakin laris dan panen raya tatkala ada pemilihan2 calon pemimpin. Mereka akan bersuka ria daganganya Laku keras, gaya + arogansinya menjadi ikon atas politik Ular.

Apapun yang dikatakan demi ini itu sebagai judul agar semakin sexi dan semakin dilirik sana sini. Jualan mereka adalah ancaman, gonggongan2 kebencian, hasutan2 yg menghilangkan nalar.

Mengatasnamakan apa saja demi mencapai tujuan. ‎Politik Ular tanpa disadari merusak nalar dan merusak peradaban, membawa kemunduran dari cara berpikir, toleransi, hingga untuk memperoleh kekuasaan.

Politik tangga, sebagai analogi politik kemajuan, membawa daya nalar tinggi, semakin humanis untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Tindakan2nya akan proaktif, problem solving, memberdayakan, mencerdaskan, memberdayakan, menjembatani, memfasilitasi, saling menguatkan, menyadarkan, keutamaan-2 menjadi simbol peradaban.

Politik tangga ini tidak disukai kaum mapan + nyaman, mereka mati2an mempertahankan status quo. Rela merusak apa saja asal tujuanya tercapai, bahkan menjadi gilapun dijalani. Kaum ini akan menggunakan politik Ular untuk mengganjal dan menjegal siapa saja yg tidak disukainya, apalagi yg dianggap sebagai rival2nya.

Dalam kemajuan, ketransparanan, apalagi dalam sistem modern sistem2 politik Ular akan kelojotan bagai berjalan di jalan aspal pada siang hari. Ide2nya tidak lagi rasional, alasan-2nya pun semakin norak dan memuakan bahkan memalukan, cepat atau lambat akan ditinggalkan dan mereka akan kering mati Bagai Ular panggang di jalan raya. Penulis Chryshnanda DL. Kabidbin Gakkum Korlantas Polri

24cris

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara