NAMA ABDULLAH ATAU MOHAMMED BELUM TENTU ISLAM – Poskota.co

NAMA ABDULLAH ATAU MOHAMMED BELUM TENTU ISLAM

ILUSTRASI
ILUSTRASI

POSKOTA.CO – Perbedaan yang ada bukan merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan, karena kesadaran akan kerukunan hidup umat beragama harus bersifat dinamis, humanis dan demokratis, agar dapat ditransformasikan kepada masyarakat dikalangan bawah, sehingga kerukunan tersebut bisa dirasakan secara luas tanpa terkecuali.

Penerapan sejarah sosial dalam perjumpaan lintas agama di Indonesia akan sangat relevan, karena ia akan dapat mengungkapkan sisi-sisi lain hubungan para penganut kedua agama ini diluar bidang politik, yang sangat boleh jadi berlangsung dalam saling pengertian dan kedamaian yang pada gilirannya mewujudkan kehidupan bersama secara damai diantara para pemeluk agama yang berbeda.

Walikota Ramalah, Musa Hadid, diawal kepemimpinannya menjadi orang nomor satu di Kota yang dikenal sebagai pusat pergerakan bawah tanah kemerdekaan Palestina, dihujat habis-habisan dan diserang dikarenakan latarbelakangnya yang jauh berbeda dengan walikota sebelumnya.

Latarbelakang berstatus “minoritas” dalam lingkaran politik secara nasional di Palestina, mendapat perhatian khusus sayap kiri (kelompok ekstrim) yang menolak mentah-mentah keberadaan Musa Hadid mendapat kursi pemerintahan di Ramalah.

Sempat gencar dengan diterpa berbagai isu negatif sejak tahun 2012, tak dapat menahan dan membendung Musa Hadid untuk duduk menjadi Walikota Ramalah di tahun 2013, dengan kemenangan spektakuler pada Pemilu yang berlangsung agak sedikit kisruh tersebut.

Dari isu korupsi sewaktu duduk sebagai anggota Parlemen Palestina agen ganda Israel, hingga terlibat konspirasi “anti mayoritas” serta percobaan pembunuhan atas dirinya, silih berganti menghujani Musa Hadid, tetapi justru membuahkan hasil yang diluar ramalan tokoh politik manapun di Palestina, bagai bola salju yang menggelinding dan terus membesar.

Seorang Musa Hadid yang semula kurang dikenal warga kota Ramalah, mendadak menjadi sorotan publik, satu persatu isu tersebut runtuh bagai tembok berlin yang sudah tak mampu menahan kekuatan demokrasi.

Dan satu persatu lawan politiknya digiring ke jeruji besi, karena terbukti melakukan tindak korupsi, bahkan ada juga yang terseret kasus tuduhan sebagai agen ganda Israel dan terlibat serangkaian pembunuhan.

Segala perbedaan bukan berarti membangun tembok yang tebal dan tinggi diantara kehidupan manusia, tetapi justru sebaliknya, saling mendukung dan saling mengisi satu sama lain.

Budaya hujat menghujat dan memelintir setiap fakta dibalik realitas, sangatlah tidak relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini, apalagi dengan komitmen kebersamaan diantara perbedaan yang muncul diberbagai daerah saat ini melalui forum-forum tertentu, perlu dicermati dan didukung.

Menghujat seseorang berdasarkan kebencian pribadi adalah angkara murka berdampingan kebohongan dan kemunafikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, justru membuktikan ketidakmampuan personal untuk bersaing secara sehat. Mengusung perbedaan sebagai tranding topic, sangatlah picik, karena kemerdekaan di negeri ini justru berdasarkan segala perbedaan.

Mengutip kata-kata Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Fariz N. Mehdawi, ketika diwawancarai salah satu media televisi nasional, “Di Palestina, orang tidak bisa menebak agama seseorang dari namanya Abdullah atau Mohammed belum tentu Islam.

Maryam atau Isa belum tentu Kristen, Musa atau Harun belum tentu Yahudi, demikian juga orang Palestina tidak bisa dibedakan agamanya berdasarkan model pakaian yang dikenakan, karena pakaian yang mereka pakai, sebab nama-nama dan model pakaian tersebut sudah ada di timur tengah, jauh sebelum munculnya perbedaan agama.

Lebih dari itu, perjuangan kami adalah perjuangan sebuah bangsa yang dijajah negara lain, kelak, saat merdeka semua keputusan harus menjadi kesepakatan seluruh rakyat Palestina, tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, kami belajar dari kenyataan di Indonesia, khususnya Pancasila.”

Oleh : Letkol Inf Purnomosidi (Dandim 0809/Kediri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)