KEKUASAAN ITU BAGAI PEDANG BERMATA DUA – Poskota.co
Saturday, September 23

KEKUASAAN ITU BAGAI PEDANG BERMATA DUA

POSKOTA.CO – Kekuasaan itu menggiurkan karena menjanjikan berbagai hal dari kemudahan, kenikmatan, kekayaan, apa saja yang dimau dapat dipenuhi. Kekuasaan ini sangat mendasar bagi hidup bersama dalam suatu kawanan.

Kekuasaan digunakan untuk :
1. Memberikan hidup + kehidupan bahkan mematikanya bagi banyak orang
2. Mewujudkan + menjaga keteraturan
3. Menguasai, Mendominasi sumber daya
4. Menyatukan maupun menceraiberaikan

Kekuasaan bagai pedang bermata dua tatkala digunakan pada sisi terang kehidupan maka akan dapat mendukung banyak orang untuk hidup tumbuh dan berkembang.

Sebaliknya jika sisi gelap kehidupan+ kematian digunakan, maka ia akan dapat merusak, menceraiberaikan, mematikan hidup + penghidupan bahkan memusnahkan banyak orang. Kekuasaan akan digunakan oleh sang penguasa sebagai pemimpin kawanan2 manusia.

Kekuasaan adalah amanah dan tanggung jwab. Kekuasaan Bagai buah simalakama. Dimakan ayah mati tidak dimakan ibu yg mati. Urat dalam kekuasaan yg mengaliri dalam arterinya adalah uang.

19pedang

ALAT MENGUASAI

Tatkala uang dijadikan alat untk merajai, menguasai, maka ia akan membutakan mata, hati, pikiran, perasaan, kepekaan + kepedulian untuk menggunakan sisi kebaikan untk kemanusiaan.

Kecenderungan napsu berkuasanya akan beralih kepada sisi gelap dan menghalalkan segala cara untk memenuhi napsunya.

Kata2, kalimat, gambar, film, atau apa saja dapat digunakan untk memikat hingga menghujat. Bahkan mengancam dan memaksakan kehendak. Tatkala pemaksaan, ancaman, kekerasan, menunjukkan power kawanan yg begitu banyak + besar bisa saja menghilangkan logika + akal sehatnya.

Karena yg ada adalah keterpaksaan, ketakutan, ketidknyamanan, kekawatiran akan hidup + kehidupanya. Tatkala kekuasaan dibutakan hati nuraninya apa saja akan direbutnya dengan cara apa saja yang tidak mempedulikan manusia lainya. Berbagi dalih pembenaran, mengatasnamakan dari manusia sebagai leluhur hingga sang måhå kuasapun akan dibawanya.

Merasa paling…., ini juga sangat mungkin membawa kekuasaan pada sisi gelap. Kalimat pokoknya, semua diwajibkan setuju, diharuskan menuruti, dengan berbagai dalih atas nama ini, itu, demi ini itulah dan berbagai ancaman dunia hingga laknat di alam baka bisa dilontarkan secara bersamaan + bertubi tubi.

Kekerasan2 dari kata2 hingga tindakkan fisik akan menjadikan ikonnya ini tanda sisi gelap kekuasaan menguasai. Apa yg ditunjukan untuk memperoleh kekuasaan dilakukan dengan cara : memaksa, mengancam, menekan, mengintimidasi, mendeskriminasi, memfitnah, kekerasan, iming 2 uang + janji2 bagi hasil dan sebagainya.

MENYADARKAN

Sebaliknya cara2 sisi terang kekuasaan akan Diperoleh dengan : menyadarkan, memberdayakan, membangkitkan, menyemangati/memotifasi, memberi harapan, mengasihi‎, melayani, menjembatani, mencerdaskan, menyehatkan. Semua demi memanusiakan dan semakin manusiawinya para manusia.

Kekuasaan digunakan oleh pemimpin. Pemimpin dengan kemepimpinanya merefleksikan tingkat kebijaksanaanya di dalam mengangkat harkat dan martabat manusia, pembangunan peradaban, serta upaya2 meningkatkan kualitas hidup manusia.

Dengan demikian logika, hati nurani, idealisme merupakan bagian dari nyalinya untk tidak tergoda menggunakan sisi gelap kekuasaan. Pemimpin yg Diperoleh dari cara2 terang ia akan berupaya berapa pada sisi terang kekuasaan.

Demikian juga sebaliknya, pemimpin yang dimulai dari cara2 gelap maka sadar/tidak maka ia akan terseret + kecanduan pada sisi gelap kekuasaan. Penulis Chryshnanda DL. Kabidbin Gakkum Korlantas Polri
24cris

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.