BIROKRASI COPY PASTE – Poskota.co
Saturday, September 23

BIROKRASI COPY PASTE

POSKOTA.CO – Copy paste cara menjiplak dan menunjukkan tiadanya kreasi dan inovasi. Jiplak-menjiplak ini menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakpercayaan berpikir untk menemukan atau membuat yang baru. Di era digital sekarang ini cara-cara copy paste memang cara paling mudah tidak usah berpikir, mengubah nama, tanggal, tempat dan sebagai pembenar kalau sudah bekerja dan sudah dapat dipertanggungjawabkan.

Kebiasaan copy paste membuat malas dan enggan berpikir, ketakutan, tidak percaya diri melumpuhkan nalar dan akal sehat birokrasi. Atau saking takutnya selalu mencari yang sudah ada untuk menjadi tameng dan pembenar.

Birokrasi yang copy paste ciri-cirinya antara lain :

  1. Selalu mengandalkan apa yang sudah dikerjakan orang asing yang dikemas sebagai referensi dan bench marking,
  2. Tidak memahami filosofisnya sehingga membuat asal buat, tidak dilandasi rasionalisasi dan akal sehat, sehingga apa yang dibuat adalah sesuai pesanan dan sekadar mengabiskan anggaran,
  3. Tidak ada hal baru, pengulangan-pengulangan dan bahkan kontra produktif dng tujuan besar birokrasi.
  4. Mengerjakan asal mengerjakan tidak lagi profesional sekadar menghabiskan anggaran. Masih banyak hal lain yang menjadi ciri khasnya.
  5. Birokrasi yang copy paste adalah birokrasi yang apatis, tidak profesional dan ada kecenderungan tidak rasional. Apa yang dilakukan tanpa visi yang jelas pendekatan-pendekatannya adalah secara personal yang membuat birokrasi semakin jauh dari marwahnya.

Apa yang semestinya menjadi kewajiban birokrasi melayani publik dengan prima, malah menjungkirbalikanya pelayanan publik menajdi alat kepentingan pribadi atau kelompok. (cdl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)