BERBELA RASA KEPADA YANG MENDERITA – Poskota.co
Saturday, September 23

BERBELA RASA KEPADA YANG MENDERITA

POSKOTA.CO – Menemani, membela yang sedang berhasil, yang sedang berkusa, yang kaya itu hal biasa dan banyak kita jumpai di sekitar kita. Namun sebaliknya adakah yang sudi, peduli, memahami terhadap yang gagal, yang terpinggirkan, yang terlupakan, yang disingkirkan, yang dipenjarakan, yang dikalahkan ?

Jawabanya hampir-2 tidak ada karena takut, malu, merasa rugi, dan banyak pertimbangan manusiawi+duniawi sehingga melupakaan, bahkan tak jarang ikut menghujat bahkan.

Pada saat ada kunjungan, penilaian, atau seremonial apapun mereka dicampakan tidak boleh muncul karena dianggap aib. Pada saat berkampanye mendengung dengungkan sebagai wakil wong cilik. Setelah menjabat: lupa, malu, tidak peduli lagi?

ILUSTRASI
ILUSTRASI
Semestinya tidak, justru kebanggaan+keberhasilan mereka bagaimana menyelesaikan masalah-2 kaum marginal, kaum lemah, kaum terdiskriminasi, kaum miskin papa. Cob saja bandingkan betapa banyak biaya dihambur untuk tebar pesona +pencitraan atau memuaskan hasrat narsisnya dengan penghidupan kaum miskin papa.

Adakah dalam seremonialnya bg kemajuan / peningktan kuaalitas hidup mereka? Atau justru sebaliknya mengkayakan +mensejahterkan yang kaya dan menghimpit yang miskin, lemah + papa? Berbela rasa suatu hal yg memerlukan ketulusan, keberanian, kemampuan, pengorbanan dan kepekaan serta kepedulian.

Pernahkah yg kuat kaya berkuasa memiliki rasa malu atau merasa bersalah kepada rakyatnya tatkala tidak berhasil berbela rasa kepada yg menderita? Tentu saja tidak pernah. Merek sudah merasa seperti dewa + melakukan apa saja bagai di tepi surga yg disayang dipuja karena kekuasaanya. Tatkala tiada kuasa mulailah nampak asli + kegilaanya.

Berbela rasa bukan sebatas seremonial+ air mata atau membagi sedekah melainkan bagaimana mengangkat harkaat dan martabatnya sebagai manusia. Bagi para pejabat+pemegang kekuasaan + aparatur penyelenggara negara, berbela rasa kepada yg menderita merupakan agenda utamanya + sbg standar keberhasilanya. (CDL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)