BANGGAKAH JIKA INDONESIA HANCUR OLEH BANGSA SENDIRI – Poskota.co

BANGGAKAH JIKA INDONESIA HANCUR OLEH BANGSA SENDIRI

POSKOTA.CO – Bagai katak dalam tempurung, pepatah klasik menunjukan suatu kebodohan. Di dalam ungkapan ini tidak menunjukkan adanya kegilaan atau unsur tega atau kejam, masih sebatas bodoh karena kurang wawasan atau wacana.

Namun tatkala melihat fenomena happy di dalam tempurung yang senang melihat orang susah atau susah melihat orang senag, tega merusak alam lingkunganya, memprovokasi untuk konflik yang tega terhadap sesama bahkan kepada dirinya ini bs dikatakan bathok lali jiwo.

Bahagia dalam kegilaan di dalam tempurung. Hanya orang yg eling atau waras yang bisa waspada, orang-2 lali jiwo atau gila jangankan waspada ingat sama dirinyapun tidak.

Kegilaan ini ternyata ditularkan dihembus hembuskan dengan ujaran-2 kebencian. Orang mengatakan edan kok iso nular atau edan ko ngajak ajak. Ini bukan sekedar menular atau mengajak namun sudah memaksakan harus ikut gila, yang tidak waras dianggap musuhnya yang harus diperangi ditumpas.

VIRUS

Lembaga pendidikan dimasukki virus bathok lali jiwo agar para murid yakin bahwa menjadi gila itu suatu kebahagiaan tersendiri atau mungkin mencoba membuat otak para anak didik seragam, kalau bulat ya bulat semua atau kotak ya kotak semua.

Bisa dibayangkan kalau pendidikan dengan model nyithak tahu atau nyetak batu bata apalah jadinya. Tentu bisa menembaki sesamanya sambil ceegengas cengenges. Rasa peka peduli dan berbela rasa terhadap sesama dimatikan.

Cetakanya hanya membuat yang berbeda yang nggak manut salah, itu grup dosa, hajar bunuh musnahkan. Bagaimana kalau cetakan itu dibuat sejak anak2 yg masih putih dan tulus bagai tabula rasa? Mereka akan benar2 kehilangan nalar kepekaan kepedulian dan kempuan berbela rasa.

RELAKAH

Relakah generasi mendatang dibuat seperti robot yang hilang kemanusiaanya? Banggakah jika Indonesia dibuat hancur luluh lantak oleh bangsanya sendiri? Semua jawabanya pasti tidak. Walau tidak semua berani mengatakan namun pasti akan berbuat. Minimal bagi anak2nya untuk tidak kecanduan bathok lali jiwo.

lembaga pendidikan tidak boleh masuk angin. Karena pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa. Urip iku urup. Bukan urip tapi lali jiwo. Hidup itu sadar peka peduli dan bertanggung jawab untuk memanusiakan sesamanya. Inilah hidup yg terus memberikan kehidupan bagi semakin manusiawinya manusia. Mari bangkit dan waras untuk berani membuang bathok penyebab lali jiwo. – oleh: Crisnanda DL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara