ALAT UKUR KESEHATAN BIROKRASI – Poskota.co

ALAT UKUR KESEHATAN BIROKRASI

POSKOTA.CO – Birokrasi dapat dianalogikan sebagai tubuh manusia, untk dapat melakukan aktifitasnya diperlukan kesehatan. Untk mengetahui tingkat kesehatanya diperlukan standar-2 kesehatan sebagai parameternya.

ilustrasi
ilustrasi

Yang diukur secara umum yg lazim dilakukan untk mengetahui kondisi kesehatan tubuh manusia secara cepat antara lain dari: tekanan darah, nadi, detak jantung, suhu badan, gula darah, kadar oksigen dlm tubuh dsb.

Demikian halnya dalam birokrasi yg bekerja memberikan pelayanan kepada publik dalam suatu sistem. Tatkala ingin mengetahui tingkat kesehatan sistem-2 dalam birokrasi dapat dilihat dng mengetahuinya dr sistem fungsionalnya yg dapat dikatekorikan pada fungsi-2 utamanya, fungsi pendukung, dan fungsi2 non struktural.

Dari fungsi2-nya tersebut dapat dilihat pada core function+ core competitionya yg diukur dari standar-2 masukannya, prosesnya hingga keluaranya (standardization of work input, of work process+work out put).
Berfungsinya birokrasi dg baik+benar krn ada sistem2 yg mampu menjalankan prinsip2 dasar manajemen :
1.Planning,
2.Organizing,
3.Actuating,
4.Controling (poac).

Standar-2: masukan (input), proses, keluaran (output) pada poac ini akan menjadi alat ukur dasar bagi kesehatan birokrasi. Standar-2 pd poac dapat berjalan atau berfungsi dng baik perlu dilihat lagi dari :

1. Kepemimpinanya (visi,kebijakan, pengambilan keputusan, pemberdayaanya, kreatifitasnya, dsb) ,
2. Dibidang administrasi (sdm, sistem perencanaan dan program2-nya, sarpras dan IT nya, anggaranya),
3. Di bidang operasionalnya (rutin, khusus,+kontijensi),
4. Capacity building (inovatif+kreatifitasnya sbg penguatan birokrasi).

Takala birokrasi tidak mempedulikan kesehatanya (tanpa standar2 + ukuran2 nya maupun alat ukurnya) maka dapat dipastikan birokrasi ini tidak rasional dan tidak profesional, tidak berbasis kompetensi, orientasinya bukan pelayanan publik dan akan cenderung / membuka peluang KKN . (CDL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara