WARTAWAN LKBN ANTARA DIANIAYA OKNUM APARAT – Poskota.co

WARTAWAN LKBN ANTARA DIANIAYA OKNUM APARAT

Wartawan LKBN Antara, Ricky Prayoga (dua kanan), mengalami penganiayaan dari sejumlah oknum Brimob saat akan meliput ajang kejuaraan bulu tangkis Indonesia Terbuka di Jakarta Convention Centre (JCC), Minggu (18/6).

POSKOTA.CO – Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Ricky Prayoga, mengalami tindak kekerasan oleh sejumlah oknum Brigade Mobil (Brimob) saat akan meliput ajang kejuaraan bulu tangkis Indonesia Terbuka 2017 di Jakarta Convention Centre (JCC), Minggu (18/6).

Ricky Prayoga diseret secara paksa oleh oknum Brimob tersebut saat akan mengantre di sebuah anjungan tunai mandiri (ATM) di lokasi tersebut pada pukul 15.00 WIB.

Ricky mengatakan, dirinya akan mengantre untuk melakukan transaksi di sebuah ATM, ia berdiri di belakang pramuniaga yang juga mengantre, kemudian ada oknum Brimob yang sedang duduk-duduk di dekat lokasi itu. “Tadinya mau antre tapi tidak jadi. Terus ada anggota yang duduk melihat ke arah SPG, kemudian melihat saya. Saya diam saja, namun anggota itu mendekat dan menanyai saya. Sempat sampai ngatain saya dengan kata-kata yang saya tak tahu apa artinya, tapi menurut teman itu kasar,” kata Ricky.

Setelah itu, lanjut Ricky, oknum Brimob berinisial A bersama tiga temannya mencoba menggiring ke pos layaknya pelaku kriminal. Oknum itu berusaha untuk melakukan kekerasan kepada Ricky dengan mencekik menggunakan lengan hingga mencoba membanting tubuh Ricky. “Kondisi fisik saya baik-baik, tapi ada beberapa yang nyeri, mungkin karena ada yang tertarik atau mengenai sesuatu dari pakaian mereka,” ujarnya.

Keadaan kondusif setelah seorang anggota Brimob senior datang untuk mendamaikan antar kedua belah pihak. “Saya sudah bersalaman. Setelah kejadian, saya sempat kembali ke ATM dan tidak melihat mereka lagi,” pungkas Yoga sambil menambahkan, akan pulang bersama rekan-rekan wartawan olahraga karena masih merasa trauma. (*/dade/ant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.