TUTI DIDUGA DIHABISI SUAMINYA – Poskota.co

TUTI DIDUGA DIHABISI SUAMINYA

24GARISPOSKOTA.CO – Seorang ibu rumah tangga di Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Sabtu (9/4) ditemukan warga dalam kondisi tewas terbungkus selimut di kolong tempat tidur kamar rumahnya dan diduga menjadi korban pembunuhan.

“Korban ditemukan ibunya kemarin sore sekitar pukul 19.30 WIB dan langsung dilaporkan ke polisi,” kata Fatkul Hadi, warga Munjungan menginformasikan dari Trenggalek, Minggu.

Menurut Fatkul, kasus penemuan mayat yang diduga berlatar pembunuhan tersebut sempat membuat situasi di rumah korban di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan itu ramai dijejali warga yang ingin tahu.

Polisi datang sekitar sejam kemudian dan beberapa petugas dari tim identifikasi dan Satreskrim Polres Trenggalek melakukan olah tempat kejadian perkara, sebelum mayat yang sudah mengeluarkan bau tidak sedap dievakuasi menuju RSUD dr Soedomo.

“Kami dari polsek fokus mengamankan lokasi kejadian dan menghalau warga yang coba mendekat, karena situasinya semalam penuh sesak,”  kata Kapolsek Munjungan AKP Rohadi.

Ia mengatakan kasus tersebut ditangani langsung oleh Satreskrim Polres Trenggalek.

Rohadi mengemukakan penyelidikan masih terus dilakukan dengan mengambil jejak sidik jari, sejumlah barang bukti petunjuk, serta meminta keterangan saksi-saksi.

“Untuk lebih jelasnya silakan konfirmasi ke kasatreskrim atau ke subbag humas polres, ujarnya.

Rohadi tidak mengonfirmasi secara tegas bahwa kasus tersebut sebagai pembunuhan.

Namun ia membenarkan bahwa kasus penemuan mayat ada indikasi berlatar belakang kekerasan dalam rumah tangga. “Indikasinya memang mengarah ke KDRT,” kata Rohadi.


DITELPON

Informasi dari beberapa sumber warga Munjungan, korban diidentifikasi bernama Tutik Handayani berumur sekitar 30 tahun, beralamat di Dusun Domerto, Desa Tawing RT 30/RW 07.

Jenazah korban ditemukan pertama kali oleh ibunya usai mengikuti kegiatan yasinan yang digelar bersama kelompok pengajian lingkungan setempat, yang curiga karena tidak melihat anaknya Tutik sejak kedatangannya dari Malang pada Sabtu sore.

“Itu ibunya sempat ditelepon anaknya yang lain yang menjadi TKW di Taiwan karena curiga Tutik tidak bisa dihubungi sejak tiga hari terakhir,” kata Hadi, warga Munjungan.

Merasa curiga, sang ibu sepulang dari yasinan segera memeriksa ke kamar korban dan mendapati bau tak sedap menyengat dari dalam.

“Warga yang ikut memeriksa sumber bau mendapati jasad Tutik terbungkus selimut di kolong dipan kamar. Suami korban bernama Man sudah tidak ada di rumah dan diduga kabur dengan membawa anak semata wayang bernama Clara (4),” tutur Hadi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.