TINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN, PRESIDEN JOKOWI PERINTAHKAN ROMBAK BESAR-BESARAN – Poskota.co

TINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN, PRESIDEN JOKOWI PERINTAHKAN ROMBAK BESAR-BESARAN

POSKOTA.CO – Presiden Joko Widodo memerintahkan perombakan besar-besaran pada sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Saya minta dilakukan perombakan besar-besaran untuk peningkatan kualitas pendidikan,” kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik ‘Efektivitas Belanja Pendidikan dan Kesehatan pada APBN’ di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (5/10) sore.

Presiden mengatakan, anggaran pendidikan dan kesehatan dari tahun ke tahun meningkat dan membesar sehingga harus dibuat semakin fokus agar tepat sasaran. “Mestinya kita harus fokus pada upaya membuat belanja pendidikan dan kesehatan betul-betul bisa tepat sasaran jangan sampai anggaran yang semakin meningkat tapi hasilnya tidak maksimal atau belum maksimal,” ujar Jokowi.

Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas membahas Efektivitas Belanja Pendidikan dan Kesehatan pada APBN di Kantor Presiden, Jakarta (5/10).
Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas membahas Efektivitas Belanja Pendidikan dan Kesehatan pada APBN di Kantor Presiden, Jakarta (5/10).

Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang produktif dan berkarakter. “Pada era kompetisi antarnegara saat ini kita memerlukan sumber daya manusia yang bukan hanya sehat, tapi juga SDM yang cerdas yang produktif dan memiliki karakter,” tandas Jokowi.

Presiden meminta agar alokasi dana pendidikan betul-betul digunakan efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta menekankan akses siswa terutama siswa dari keluarga miskin betul-betul memperoleh pendidikan dan diprioritaskan.

“Itu saya minta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menuntaskan distribusi Kartu Indonesia Pintar, dan pastikan kartu itu betul-betul menjangkau siswa-siswa miskin dan tepat sasaran,” tegas Jokowi.

Infrastruktur pendidikan juga, lanjut Presiden, harus diperbaiki, terlebih masih ada 1,8 juta ruang kelas di Indonesia dan hanya 466 ribu dalam kondisi yang baik.

“Dari 212.000 sekolah, ada 100 ribu sekolah yang belum memiliki perawatan pendidikan. Perombakan harus segera dilakukan agar kualitas pendidikan di Indonesia meningkat,” pungkas Presiden Joko Widodo.

Pelayanan kesehatan ditingkatkan
Selain masalah peningkatan pendidikan, Presiden Jokowi juga meminta agar kualitas pelayanan kesehatan dasar masyarakat maupun pelayanan kesehatan rujukan untuk semakin ditingkatkan.

“Perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan,” kata Presiden Jokowi.

Hal tersebut, ujar Jokowi, terutama harus dilakukan di daerah-daerah terpencil, kawasan perbatasan, dan juga daerah kepulauan.

Presiden sekaligus meminta agar efektivitas belanja anggaran kesehatan tetap dijaga sehingga akses dan kualitas pelayanan kesehatan bisa ditingkatkan. “Distribusi Kartu Indonesia Sehat saya cek sendiri di lapangan di atas 95 persen tepat sasaran, karena setiap saya kelas 3 di rumah sakit hampir semuanya pasti sudah memiliki kartu itu,” tutur Jokowi.

Presiden pada kesempatan itu berpesan agar paradigma program kesehatan diubah sehingga tidak hanya berorientasi pada kuratif atau mengobati yang sakit saja. Namun, juga melakukan edukasi dan pembudayaan hidup sehat di kalangan masyarakat.

“Mengenai pendidikan dan kesehatan yang paling penting adalah merombak, memperbaiki, strategi pembiayaan, strategi anggaran sehingga betul-betul bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” Kata Presiden menegaskan.

Dalam rapat terbatas tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Mendikbud Muhadjir Effendi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Faried Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri PANRB Asman Abnur. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara