TAS YANG HEBOHKAN DEPOK, TERNYATA BERISI PAKAIAN – Poskota.co

TAS YANG HEBOHKAN DEPOK, TERNYATA BERISI PAKAIAN

POSKOTA.CO – Terkait temuan tas mencurigakan yang sempat menghebohkan warga, pihak Polresta Depok menggelar rilis. Pihak Polresta Depok memastikan bahwa di dalam tas tersebut tidak ditemukan adanya benda berbahaya.

Hal itu disampaikan Kepala Sub Bagian Humas Polresta Depok AKP Rahmaningtyas di Mapolresta Depok, Senin (3/7) sore. Dalam kesempatan ini, Rahmaningtyas juga mengungkap kronologis kejadian. “Tas itu dibawa oleh dua orang. Ciri-cirinya, yang satu berambut gondrong, satunya lagi berambut pendek,” tutur Rahmaningtyas.

Rahma menambahkan, kedua orang pembawa tas tersebut sempat menumpang angkutan kota. Setelah angkot hendak masuk ke dalam Terminal Depok, keduanya sempat berpamitan kepada para penumpang di dalam angkot. “Mereka sempat menyalami orang-orang di dalam angkot. Setelah itu, mereka pun turun dari angkot dan meletakkan tasnya begitu saja di pinggir jalan,” tambah Rahmaningtyas.


Karena gerak-gerik kedua orang tersebut mencurigakan, warga yang berada di sekitar lokasi pun melapor kepada pihak kepolisian. Setelah mendapat laporan, aparat kepolisian bersama Tim Gegana pun mendatangi lokasi kejadian. “Setelah diselidiki, ternyata tas tersebut berisi pakaian,” tambah Rahmaningtyas lagi.

Hingga kini pihak Polresta Depok masih melakukan pengejaran terhadap dua orang pembawa tas tersebut. Namun polisi memastikan tidak ada unsur teror dalam kasus tas mencurigkan itu. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara