TANGGAPAN KETUA PKB TERKAIT WACANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA KE PALANGKARAYA – Poskota.co

TANGGAPAN KETUA PKB TERKAIT WACANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA KE PALANGKARAYA

POSKOTA.CO – Wacana pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Timur, masih menjadi pro dan kontra di berbagai kalangan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskndar menilai, adanya dukungan dari semua elemen masyarakat di Tanah Air, dapat menyukseskan pemindahan ibu kota tersebut. Apalagi, wacana pemindahan ibu kota ini sudah terjadi sejak lama, dan telah menjadi perjuangan nasional sejak era Presiden Sukarno.

Setelah era Presiden Sukarno, wacana pemindahan ibu kota ini juga sempat mencuat saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun hingga kini wacana tersebut belum terealisasi, dan kini wacana itu kembali mencuat di era kpemimpinan Joko Widodo. “Pemindahan ibu kota sudah dimulai sejak Bung Karno dulu dengan harapan Palangkaraya sebagai tengahnya Indonesia. Saya rasa ini perjuangan nasional, perjuangan semua. Tinggal kapan bisa dimulai,” ujar Cak Imin saat halal bihalal di rumahnya di Ciganjur, Sabtu (8/7).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskndar (dua kiri), berbincang-bincang dengan sejumlah tokoh politik dan ulama saat acara halal bihalal di kediamanan di Ciganjur, Jaksel, Sabtu (8/7).

Cak Imin berpendapat, wacana pemindahan ini sebagai upaya pemerataan penduduk, mengingat Jakarta sudah terlalu padat, dan roda perekonomian pun lebih banyak terjadi di dalamnya.

Lebih lanjut Cak Imin mengatakan, hampir 90 persen uang daerah ada di Jakarta, sehingga sangat diperlukan pemerataan ke wilayah lain. Namun Cak Imin mengingatkan, untuk merealisasi wacana itu harus realistis. “Apakah APBN cukup? Harus realistis tahapannya, sehingga tidak mengganggu prioritas pembangunan nasional,” tukasnya.

Ia menuturkan, untuk pemindahan ibu kota diperlukan biaya yang sangat besar, sehingga harus disesuaikan dengan kemampuan. Namun dia menyarankan, bisa dilakukan kerja sama dengan swasta, di samping dana APBN. “Ini perjuangan lama. Zaman Pak SBY juga ingin memindah tapi belum berhasil. Semoga zaman Pak Jokowi berhasil,” ujarnya. (*/arya)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara