SULAWESI BARAT PERINGKAT TERATAS PERKAWINAN USIA DINI DI INDONESIA – Poskota.co

SULAWESI BARAT PERINGKAT TERATAS PERKAWINAN USIA DINI DI INDONESIA

POSKOTA.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) meluncurkan buku ‘Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia’. Kegiatan tersebut memanfaatkan data BPS untuk mengangkat isu perkawinan usia dini ke permukaan.

“Isu ini sangat kental dengan tujuan kelima Sustainable Development Goals (SDGs) yakni memberdayakan perempuan dan anak,” ujar Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Gantjang Amanullah, Rabu (20/7).

Kepala Perwakilan Unicef di Indonesia Gunilla Olsson mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun, sekitar seribu anak perempuan menikah setiap hari di Indonesia. “Kita tahu bahwa mayoritas perkawinan usia anak terbesar di Asia Tenggara dan Pasifik terjadi di Indonesia. Kita juga tahu tren itu bisa di balik, dan jika kita berkomitmen bersama mengatasi masalah ini, kita bisa mempercepat kemajuan,” kata Olsson.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah mengatakan, isu perkawinan anak adalah persoalan serius. BPS mencatat, persentase perempuan usia 20 hingga 24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun di Indonesia relatif masih tinggi yakni di atas 20 persen. Penurunannya pun cenderung stagnan. Pada 2015, persentase perempuan usia 20 hingga 24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 23 persen. Angka tersebut menunjukkan penurunan tujuh persen dalam periode waktu tujuh tahun.

“Dengan adanya penurunan, sejatinya Indonesia masuk dalam fase kemajuan. Ada transformasi di sejumlah tempat tapi ada juga yang masih tertatih-tatih,” kata Sairi.

Terus Berupaya
Berdasarkan data BPS, terdapat indikasi perkawinan usia anak di hampir semua wilayah Indonesia. Provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak tertinggi pada 2015 adalah Sulawesi Barat (Subar) yakni 34 persen. Kemudian diikuti Kalimantan Selatan (Kalsel) sebesar 33,68 persen, Kalimantan Tengah (Kalteng) sebesar 33,56 persen, Kalimantan Barat (Kalbar) sebesar 32,21 persen, dan Sulawesi Tengah (Sulteng) sebesar 31,91 persen. Ini artinya satu dari tiga anak perempuan di provinsi-provinsi tersebut menikah di bawah umur.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Subandi mengaku, pemerintah akan terus berupaya menurunkan angka perkawinan usia anak di Indonesia. Beberapa di antaranya yakni dengan menegakkan wajib belajar 12 tahun dan mengentaskan kemiskinan. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.