POSKOTA.CO – Sistem pelayanan prima yang mengedepankan :
1. Kecepatan,
2. Ketepatan,
3. Keakurasian,
4. Transparansi,
5. Akuntabilitas,
6. Kuantitas + kualitas informasi,
7. Kemudahan mengakses akan terwujud tatkala sistem data memiliki kuantitas+ kualitas prima.
Sistem data tunggal merupakan sistem data yg terpadu bagi manusia, kegiatan, tempat/ lokasi, institusi, kelompok, komunitas, yang terecord dengan standar2 prima.
Pelayanan kepada publik yang dapat dikategorikan sebagai pelayanan :
1. Informasi,
2. Administrasi,
3. Keamanan,
4. Keselamatan,
5. Hukum,
6. Kemanusiaan memerlukan sistem data terintegrasi.
Tatkala sistem data parsial, konvensional maka untuk memberikan pelayanan yg prima akan sulit diberikan. Berbagai ancaman, gangguan, hambatan yang dapat merusak bahkan mematikan produktifitas akan mudah dilakukan.
Karena model-2 manual, parsial akan menjadi peluang / kesempatan terjadinya berbagai penyimpangan di semua lini. Tatkala demokrasi tidak terkontrol dengan ketat maka penyalahgunaan, penyimpangan akan mudah terjadi di mana2.
Sistem data yang terpadu dapat dikategorikan sbb :
1. Manusia / orang, dapat dipadukan dari data pemerintah, kepolisian maupun bank, yang berkaitan dengan siapa, dimana, bagaimana perilakunya (tatkala berurusan dg polisi akan terecord)
2. Kegiatan2 yg bersifat pribadi, kelompok di tempat2 umum yg mencakup : tempat/ lokasi, institusi, kelompok, komunitas,
Kesatuan data yang dibangun dalam e government, e banking + e policing akan menjadi suatu sistem terpadu dalam memberikan pelayanan prima kepada publik. Sistem2 elektronik yg terhubung satu sama lain terkoneksi melalui back office, aplikasi + net work.
Manfaat sistem data terpadu dlm Singgle identity dapat menjadi soft power untuk mendukung revolusi mental maupun program 2 dalam mencapai profesionalisme, kecerdasan, moralitas+ modernitasnya. Keberhasilan dalam implementasi dapat dilihat sbb :
A. Terbangunya sistem2 pengamanan+ pelayanan keselamatan yg terpadu dan sinergis dalam bentuk adanya koneksi / online / terhubung satu dengan lainya. Yang dioperasionalkan sebagai pusat k3i (komando+pengendalian, komunikasi, koordinasi + informasi) melalui back office, adanya aplikasi2 pelayanan kamseltibcarlantas yg berkualitas prima (cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif + mudah diakses).
B. Terbangunya sistem2 jaringan baik secara elektronik manual yg mendukung implementasi aplikasi2 pelayanan publik dari e government, e banking maupune policing yg dpt dikategorikan dlm:
1. Pelayanan administrasi. Yg dikategorikan pelayanan administrasi adalah berkaitan dengan pemberian surat keterangan kepolisian sebagai jaminan legitimasi atas keabsahan + kebenaran atas apa yg disampaikan/ dijelaskan dalam surat tsb.
2. Pelayanan keamanan adalah Pelayanan yang berkaitan dengan tindakan kepolisian baik dengan /tanpa upaya paksa baik secara langsung / melalui media untk mewujudkan + memelihara keamanan + rasa aman masyarakat.
3. Pelayanan keselamatan adalah pelayanan yang berkaitan dengan tindakan kepolisian baik dengan /tanpa upaya paksa baik secara langsung / melalui media untk mewujudkan + memelihara keselamatan, meningkatkan kualitas keselamatan + menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.
4. Pelayanan hukum adalah tindakan kepolisian baik dengan /tanpa upaya paksa baik secara langsung / melalui media untk membangun peradaban. Dalam menegakkan hukum polisi juga sebagai penegak keadilan, aturan+sistem2 yg dibuat untk mengawasi bukan untuk menakut nakuti.
5. Pelayanan kemanusiaan adalah tindakan2 kepolisian yang dapat dikategorikan sebagai upaya2 mengangkat harkat + martabat manusia / dapat dikategorikan sebagai pejuang kemanusiaan.
6. Pelayanan informasi adalah pelayanan kepolisian untuk memberikan pencerahan, memotivasi, memberitu hal baru + mendorong orang lain berbuat baik. Penulis Chryshnanda DL. Kabidbin Gakkum Korlantas Polri
Komentar