SENIMAN JALANAN HARUS DIBERI AKSES LUAS DALAM BERKARYA DAN TETAP PADA HABITATNYA – Poskota.co

SENIMAN JALANAN HARUS DIBERI AKSES LUAS DALAM BERKARYA DAN TETAP PADA HABITATNYA

Mendikbud Muhadjir Effendy, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid dan Ridho Slank, bersama musisi jalan foto bersama usai tampil pada acara Uji Gelar Pentas Ekspresi Seniman Jalanan di Graha Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikbud Jakarta, Senin (5/6).

POSKOTA.CO – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) mengapresiasi musisi jalanan dengan mengadakan acara Uji Gelar Pentas Ekspresi Seniman Jalanan di Graha Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikbud Jakarta Pusat, Senin (5/6). Sekitar 12 kelompok seniman jalanan, termasuk kelompok disabiltas yang ada di Jakarta manggung dalam acara tersebut.

Kemendikbud juga berinisiatif memfasilitasi seniman jalanan untuk bisa tampil di berbagai mal di wilayah Jakarta. “Seperti pada bulan puasa sekarang ini, ada baiknya kita mendengar musik untuk menurunkan tensi kita dalam suasana yang penuh dengan ketegangan politik selama ini,” ucap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dalam sambutannya pada Uji Gelar Pentas Ekspresi Seniman Jalanan.

“Saya berharap dengan menampilkan musik di ruang-ruang publik, membuat suasana yang tidak baik, bisa memberi suatu kesejukan. Saya juga berharap kegiatan ini bisa dikembangkan ke berbagai daerah, sehingga suasana seperti itu bisa menyebar ke seluruh Indonesia,” kata Muhadjir.

Muhadjir juga mengatakan, para musisi jalanan ini sebaiknya tetap berkarya di jalanan. “Jangan dicabut dari habitatnya. Sebab dengan berkarya di lingkungannya, musisi jalanan bisa menghasilkan karya yang otentik. Musisi jalanan sebaiknya diberikan tempat atau akses luas untuk berkarya,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid berharap kegiatan uji gelar seniman jalanan seperti ini dapat meningkatkan kreativitas seniman jalanan, bukan hanya sekadar menyanyikan lagu-lagu yang sudah ada.

Acara yang juga dihadiri Ridho Slank ini bertujuan untuk memberi apresiasi kepada musisi yang belum mendapat kesempatan mengapresiasi karya musiknya di tempat yang layak. “Dengan diadakan acara ini, maksudnya bukan memindahkan para seniman jalanan ke gedung, tapi membuat seni jalanan itu menjadi lebih indah,” ucap Hilmar.

“Sore hari ini kita menyaksikan karya seniman jalanan, sehingga bisa memberi nuansa kesenian musik di Tanah Air,” pungkas Dirjen Kebudayaan Kemendikbud ini. (*/dade/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.