SENIMAN JALANAN HARUS DIBERI AKSES LUAS DALAM BERKARYA DAN TETAP PADA HABITATNYA – Poskota.co

SENIMAN JALANAN HARUS DIBERI AKSES LUAS DALAM BERKARYA DAN TETAP PADA HABITATNYA

Mendikbud Muhadjir Effendy, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid dan Ridho Slank, bersama musisi jalan foto bersama usai tampil pada acara Uji Gelar Pentas Ekspresi Seniman Jalanan di Graha Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikbud Jakarta, Senin (5/6).

POSKOTA.CO – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) mengapresiasi musisi jalanan dengan mengadakan acara Uji Gelar Pentas Ekspresi Seniman Jalanan di Graha Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikbud Jakarta Pusat, Senin (5/6). Sekitar 12 kelompok seniman jalanan, termasuk kelompok disabiltas yang ada di Jakarta manggung dalam acara tersebut.

Kemendikbud juga berinisiatif memfasilitasi seniman jalanan untuk bisa tampil di berbagai mal di wilayah Jakarta. “Seperti pada bulan puasa sekarang ini, ada baiknya kita mendengar musik untuk menurunkan tensi kita dalam suasana yang penuh dengan ketegangan politik selama ini,” ucap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dalam sambutannya pada Uji Gelar Pentas Ekspresi Seniman Jalanan.

“Saya berharap dengan menampilkan musik di ruang-ruang publik, membuat suasana yang tidak baik, bisa memberi suatu kesejukan. Saya juga berharap kegiatan ini bisa dikembangkan ke berbagai daerah, sehingga suasana seperti itu bisa menyebar ke seluruh Indonesia,” kata Muhadjir.

Muhadjir juga mengatakan, para musisi jalanan ini sebaiknya tetap berkarya di jalanan. “Jangan dicabut dari habitatnya. Sebab dengan berkarya di lingkungannya, musisi jalanan bisa menghasilkan karya yang otentik. Musisi jalanan sebaiknya diberikan tempat atau akses luas untuk berkarya,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid berharap kegiatan uji gelar seniman jalanan seperti ini dapat meningkatkan kreativitas seniman jalanan, bukan hanya sekadar menyanyikan lagu-lagu yang sudah ada.

Acara yang juga dihadiri Ridho Slank ini bertujuan untuk memberi apresiasi kepada musisi yang belum mendapat kesempatan mengapresiasi karya musiknya di tempat yang layak. “Dengan diadakan acara ini, maksudnya bukan memindahkan para seniman jalanan ke gedung, tapi membuat seni jalanan itu menjadi lebih indah,” ucap Hilmar.

“Sore hari ini kita menyaksikan karya seniman jalanan, sehingga bisa memberi nuansa kesenian musik di Tanah Air,” pungkas Dirjen Kebudayaan Kemendikbud ini. (*/dade/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.