SEKOLAH SEHARI PENUH HARUS DIRANCANG DENGAN BENAR – Poskota.co
Saturday, September 23

SEKOLAH SEHARI PENUH HARUS DIRANCANG DENGAN BENAR

POSKOTA.CO – Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan, harus ada komunikasi antara sekolah dan orang tua secara komprehensif jika rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy agar sistem sekolah negeri dan swasta menggunakan sistem belajar ‘full day school’. Selain itu ia meminta agar kebijakan ini dijalankan dengan bertahap dan tidak memaksa.

“Maksud kami ‘full day school’ jangan memaksa karena ada konsekuensinya. Nah jadi memang harus diteliti benar dan dipilah. Oleh karena harus ada komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua murid,” kata Ferdiansyah di Jakarta, Senin (8/8).

Ferdiansyah mengaku mendukung rencana kebijakan ini, tapi definisi ‘full day school’ juga harus dipikirkan lagi. Karena, tambahnya, ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan sebelum rencana kebijakan ini jalankan. Salah satunya banyak anak yang diperlukan orang tua mereka untuk membantu di rumah.

Menurut Ferdiansyah, banyak anak-anak yang dibutuhkan untuk membantu orang tua di rumah atau membantu perekonomian keluarga. Ferdiansyah juga berharap pemerintah memperhatikan konsekuensi logis dari penerapan kebijakan ini. “Konsekuensi logisnya apa? Ada biaya nggak di situ? Cari biayanya gimana? Artinya kebijakan yang dibuat bagus tapi harus dihitung juga,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR ini.

Ferdiansyah menambahkan, ada beberapa hal yang juga perlu dipikirkan oleh Kementerian Pendidikan (Kemendikbud). Salah satunya peningkatan kualitas guru. Menurutnya, harus ada kebijakan 15 persen dari tunjangan guru digunakan untuk peningkatan kualitas diri mereka. “Misalnya diberikan keharusan setiap tunjangan 15 persen digunakan untuk peningkatan kapasitas diri masing-masing seperti membeli buku, langgangan internet atau diskusi,” pungkasnya.

Setuju Program Perpanjangan Jam Sekolah
Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla menyetujui program perpanjangan jam sekolah yang digagas Kemendikbud. “Bapak Wapres setuju. Namun beliau ada saran pilot project (proyek percontohan-red) dulu untuk menjajaki pasar (uji coba-red),” kata Mendikbud Muhadjir Effendy seusai bertemu Wapres, di Jakarta, Senin (8/8).

Muhadjir menjelaskan, gagasan sekolah sehari penuh (full day school) sebenarnya sudah dijalankan oleh banyak sekolah, terutama sekolah swasta. “Justru saya diilhami oleh sekolah-sekolah swasta soal ‘full day school’,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Jawa Timur itu.

Menurut Muhadjir, sistem ‘full day school’ banyak memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik sesuai dengan program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Bahkan nanti kita ciptakan lingkungan sekolah yang lebih menggembirakan. Kalau perlu ngaji, nanti kita undang ustaz ke sekolah,” kata salah satu pengurus teras PP Muhammadiyah itu.

Selain itu, program tersebut juga menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di luar jam sekolah. Muhadjir menyebutkan, jam pulang sekolah akan disamakan dengan jam pulang kerja sehingga anak didik tidak dilepas begitu saja setelah jam sekolah. “Jadi, anak pulang jam lima sore, orang tuanya bisa jemput sehingga anak kita tetap ada yang bertanggung jawab setelah dilepas oleh pihak sekolah,” ujar Mendikbud.

Kalau program tersebut diterapkan, dalam sepekan sekolah akan libur dua hari, yakni Sabtu dan Minggu, sehingga menurut Muhadjir akan memberikan kesempatan bagi peserta didik bisa berkumpul lebih lama dengan keluarga.

Meskipun demikian, pihaknya tetap akan menguji sejauh mana ketahanan peserta didik untuk menjalani ‘full day school’. “Bapak Presiden sangat mengapresiasi. Wapres juga setuju. Tinggal saya nanti yang susun programnya,” kata Muhadjir menambahkan. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.