harmono 10/06/2015

terbitPOSKOTA.CO – Mantan Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana (Sarpras) Sudin Dikmen Jakarta Barat, Alex Usman, adalah benar pemilik surat kabar siang, Harian Terbit. Hanya saja, selama ini, Alex yang kini ditahan penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) DKI Jakarta tahun anggaran 2014, selalu berada di balik layar.

Saat dikonfirmasi ihwal ini, Koordinator Forum Wartawan dan Karyawan Harian Terbit (FWKHT) Hasanuddin, tak menyangkalnya. Menurut Hasanuddin, sebelum kasus korupsi UPS terbongkar, Alex acap menggelar rapat dengan jajaran redaksi Harian Terbit di Jl Tanjung Duren Barat I No 17, Jakarta Barat.
“Yang dibahas ya banyak. Biasanya soal evaluasi kinerja jajaran redaksi demi kemajuan Harian Terbit. Maklum, dia kan pemilik,” kata Hasanuddin di Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Hasanuddin dan 11 karyawan Harian Terbit lainnya merupakan korban PHK sepihak yang dilakukan PT Astri Cahaya Gemilang (ACG), perusahaan penerbit Harian Terbit milik Alex dan keluarganya.
Ia dan teman-teman senasibnya kemudian mendirikan FWKHT sebagai wadah solidaritas dari para mantan karyawan Harian Terbit yang mendapat perlakuan semena-mena dari manajemen perusahaan.

PHK terhadap 12 karyawan Harian Terbit itu terjadi pada 28 Mei 2015 lalu. Tak terima, Hasanuddin Cs mengadukan permasalahan PHK sepihak yang dialaminya ke PWI Pusat, PWI Jaya, dan Sudin Nakertrans Jakarta Barat.
Hasanuddin juga tak membantah jika dalam kepemilikan Harian Terbit, Alex Usman berada di balik layar.

Nama yang ditampilkan di boks redaksi Harian Terbit selama ini adalah Rina Aditya Sartika, anak kedua Alex, yang kini menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra. Namun nama Rina tak lagi ditampilkan di Harian Terbit sejak dirinya dilaporkan ICW ke KPK terkait proyek pengadaan buku di Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Hasanuddin, sejak menjadi pemilik Harian Terbit pada Januari 2014 lewat proses take over, Alex memperlakukan para wartawan dan karyawan layaknya pekerja musiman. “Mereka yang bergabung sejak awal hingga periode Februari 2014, mendapat surat kontrak perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk jangka waktu dua tahun.

Selebihnya, tak mendapatkan selembar surat apapun. Saya sendiri bergabung di Harian Terbit pada akhir April 2014 dan meski sudah 13 bulan bekerja, tidak mengantongi selembar surat apapun yang menyebutkan saya sebagai karyawan di Harian Terbit,” beber Hasanuddin.

Tapi ia dan banyak karyawan lain namanya terpampang di boks redaksi, mendapat kartu pers, dan slip gaji. Artinya, kehadirannya di Harian Terbit diakui perusahaan. Berkali-kali Hasanuddin dan sejumlah karyawan lain menanyakan soal surat pengesahan dirinya sebagai karyawan, namun hingga di-PHK, surat yang diminta itu tak kunjung dikeluarkan perusahaan.

Masih kata Hasanuddin, surat kontrak PKWT diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. “Apakah perusahaan pers merupakan jenis usaha yang harus selesai dalam kurun waktu tertentu atau musiman? Harian Terbit adalah surat kabar siang yang beproduksi enam kali dalam satu minggu dan berproduksi untuk janga waktu yang tidak bisa ditetapkan atau musiman, sebagaimana aturan dalam Pasal 58 dan 59 UU No 13/2003. Harian Terbit juga bukan merupakan produk baru sehingga sangat tidak tepat apabila para karyawannya diikat dengan surat kontrak PKWT,” jelas Hasanuddin.

Status kerja demikian, sambung Hasanuddin, jelas sangat merugikan para pekerja, utamanya soal hak-hak para karyawan. Selama lebih dari setahun dirinya bergabung, mantan Redaktur Nasional di Harian Terbit ini mengaku, perusahaan tidak mendaftarkan para karyawan dalam kepesertaan asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) UU No 13/2003.

Untuk itu, dirinya berharap, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri dan Ketua Dewan Pers Bagir Manan turun tangan guna mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan pers Harian Terbit

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*