RETAIL MODERN JADI ANCAMAN PASAR TRADISIONAL – Poskota.co

RETAIL MODERN JADI ANCAMAN PASAR TRADISIONAL

POSKOTA.CO – Ketua Dewan Pembina Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan (Gerbang Tani) Muhaimin Iskandar menilai, keberadaan retail modern dapat mengancam pasar tradisional. Karenanya, ia mengusulkan agar pembangunan retail modern dihentikan sementara (moratorium).

“Keberadaan retail modern yang sembarangan berdiri, dapat mengancam pasar tradisional karena tidak menghitung jarak lagi. Oleh karena itu saya mengusulkan retail modern dihentikan sementara,” ujar Muhaimin, usai melakukan sidak harga kebutuhan pokok di Pasar Agung, Depok, Jawa Barat, Sabtu (10/6).

Muhaimin atau yang biasa dipanggil Cak Imin berharap, agar pasar tradisional diberi kesempatan untuk tumbuh dan berbenah. Setelah pasar tradisonal berkembang dengan memperbaiki mekanisme dan fasilitas yang memadai, menurut Cak Imin, akan dilihat jarak yang tepat zonasinya antara pasar tradisonal dan modern.

“Kita tata wilayah, jarak antara satu retail modern dengan pasar tradisional harus sesuai. Jika demikian, maka pedagang dan konsumen akan terlindungi,” jelasnya.

Muhaimin yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan, harga di pasar tradisional tertinggi masih bisa bersaing dengan harga di retail modern. “Ini yang harus kita jaga supaya menguntungkan para pembeli membuat lapangan pekerjaan para pedagang dan juga produksi kita terlindungi,” tambahnya.

Dikatakan Muhaimin, yang parah dari perdagangan pasar modern yakni menjual cabai dan juga jual sayuran. “Pemerintah daerah harusnya menata zonasi tidak asal semabarang memberikan izin terutama tidak menghitung faktor zona penjualan dan pembelian,” katanya.

Untuk itu, kata Cak Imin, seharusnya pemerintah membuat aturan yang lebih memihak pada pasar tradisional guna mendukung tumbuhnya pedagang tradisional ini. “Kita minta anggaran pada presiden agar anggaran-anggaran yang cukup dari DPR dan pemerintah agar pasar tradisional menjadi pasar yang bersih sehat dan murah,” ujarnya. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)