Djoko Waluyo 17/06/2014
Budi Mulya
Budi Mulya

POSKOTA.CO – Nadya Mulya, anak dari mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya, mengaku kecewa ayahnya dituntut hingga 17 tahun.

“Sebelumnya kami sekeluarga memiliki keyakinan bahwa para jaksa penuntut umum itu akan mendengarkan hati nurani mereka. Jadi saat ini saya sangat kecewa, saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan untuk bisa meneruskan ini semua, karena ini adalah kezaliman. Bapak saya dizalimi dan hanya Tuhan yang akan membalas,” kata Nadya saat datang ke KPK untuk membesuk ayahnya, Selasa.

Pada sidang Senin (16/6), jaksa penuntut umum KPK yang diketuai KMS Roni menuntut Budi Mulya dengan tuntutan pidana 17 tahun penjara ditambah denda Rp800 juta subsider 8 bulan kurungan dan diharuskan membayar uang pengganti Rp1 miliar subsider 3 tahun kurungan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

“Yang pasti saya sangat kecewa, saya sedih, saya tidak menyangka tuntutan akan seberat itu. Saya tidak mengerti iblis mana yang membisikkan ke jaksa penuntut umum untuk angka 17 tahun, saya kecewa luar biasa,” tambah Nadya.

Pembawa acara di beberapa stasiun televisi tersebut mengaku bahwa ia tahu ayahnya tidak bersalah.

“Saya bukan orang hukum, saya tidak peduli siapa yang akan dipersalahkan. Saya hanya tahu bapak saya tidak bersalah dan bapak saya adalah yang mendapat tuntutan tidak pada tempatnya,” ungkap Nadya.

Nadya berharap hakim dapat membuat keputusan yang benar dan tidak mengorbankan ayahnya.

“Banyak yang mengatakan dikorbankan. Tadinya saya tidak menyangka kata-kata dikorbankan itu akan terjadi. Saya berharap majelis hakim berani untuk membuat keputusan yang benar. Itu saja,” tambah Nadya.

Tuntutan itu berasal dari dakwaan primer yaitu pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP tentang penyelenggara negara yang melakukan penyalahgunaan wewenang, sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Rangkaian perbuatannya adalah Budi Mulya bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia (saat ini Wakil Presiden Indonesia), Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Dubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjriah selaku Deputi Gubernur bidang V Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, S Budi Rochadi (sudah meningal dunia) selaku Deputi Gubernur bidang 7 Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim keuangan negara dinilai dirugikan sebesar Rp689,39 miliar.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*