PRIA ASAL SOMALIA DIBUNUH PREMAN TEBET – Poskota.co
Saturday, September 23

PRIA ASAL SOMALIA DIBUNUH PREMAN TEBET

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Petugas Polsek Tebet Jakarta Selatan meringkus salah satu pengeroyok Akbar yang menewaskan pria asal Somalia Ahmed Mohammad.

“Tersangka ditangkap di rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian,” kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tebet Ajun Komisaris Polisi Mudiran d Jakarta, Kamis.

Mudiran menuturkan petugas masih memeriksa intensif tersangka Akbar terkait aksi pengeroyokan yang menewaskan warga asing tersebut.

Saat ini, anggota Polsek Tebet masih mengejar para pelaku lainnya yang diduga terlibat penganiayaan terhadap korban.

Berdasarkan keterangan tersangka sebanyak enam orang yang mengeroyok korban dengan menggunakan berbagai senjata tajam hingga mengalami luka pada bagian kepala, telinga kanan dan pipi sebelah kiri.

Sebelumnya, jasad Ahmed ditemukan warga di Jalan Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan pada Kamis (21/4) pagi sekitar pukul 04.00 WIB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara