PRESIDEN JOKOWI BLUSUKAN KE PLAZA PEKALONGAN CARI SARUNG – Poskota.co
Saturday, September 23

PRESIDEN JOKOWI BLUSUKAN KE PLAZA PEKALONGAN CARI SARUNG

POSKOTA.CO – Sebelum menghadiri acara Maulid Nabi SAW yang digelar di Gedung Kanzus Sholawat, Kota Pekalongan, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri blusukan ke Plaza Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (8/1) malam, untuk membeli sarung dan bertemu masyarakat kota tersebut.

Masyarakat setempat terlihat terkejut dengan kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu. Para pengunjung plaza seketika berkumpul untuk melihat dan mencoba berjabat tangan dengan Presiden yang sedang memilih koleksi sarung di Toko Qoni yang terletak di lantai 1.

Presiden Jokowi saat blusukan ke Plaza Pekalongan untuk membeli sarung, sebelum menghadiri acara Mauid Nabi SAW, Minggu (8/1) malam, di Gedung Kanzus Sholawat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
Presiden Jokowi saat blusukan ke Plaza Pekalongan untuk membeli sarung, sebelum menghadiri acara Mauid Nabi SAW, Minggu (8/1) malam, di Gedung Kanzus Sholawat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

“Tadi Pak Presiden beli dua sarung, satu putih dan satu lagi motif kotak-kotak,” kata penjaga Toko Qoni, Rustahul Jannah, yang akrab disapa Ita itu mengaku kaget dan gugup saat Kepala Negara berkunjung ke toko yang dijaga olehnya.

Menurut Ita, Presiden membeli sarung dengan harga Rp60 ribu dan Rp425 ribu. “Saya masih kaget Mas. Tidak disangka-sangka Jokowi masuk ke toko,” ujar Ita dilansir dari Antara.

Usai membeli sarung, Presiden Joko Widodo menuju ke lantai dua Plaza Pekalongan untuk melihat kegiatan ekonomi warga di lokasi tersebut

Warga yang berkumpul semakin ramai ketika Presiden keluar dari toko. Beberapa dari mereka mengabadikan momen itu menggunakan kamera selularnya, dan yang lainnya memanggil-manggil nama Jokowi.

Selama kunjungan kerja di Pekalongan, Minggu (8/1), Presiden mengenakan pakaian kemeja putih dibalut jas hitam dan memakai bawahan sarung berwarna cokelat muda.

Presiden mengenakan sarung sejak berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta untuk mengikuti prosesi perayaan Maulid Nabi SAW.

Jokowi telah menyambangi Pondok Pesantren At Taufiqy, dan mengikuti perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah di Gedung Kanzus Sholawat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.